JABAR EKSPRES – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi audit dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Ruang Tirto Adhi Soerjo, Kantor Diskominfo, Cibinong, Kamis (10/7).
Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan belanja TIK yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan rencana strategis serta menghindari tumpang tindih penggunaan sistem.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal.
Baca Juga:Pemkab Bogor Siapkan Sekolah Rakyat, Ini Lokasinya !Seleksi PMB di SMA Negeri 1 Cicalengka Bandung Sempat Terkendala, Panitia Akui Proses Memakan Waktu dan Tenaga
Materi sosialisasi disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia, yang membahas arahan teknis sekaligus arah baru transformasi digital nasional, seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian tersebut.
Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola sistem informasi dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Audit yang akan dilaksanakan nantinya akan melibatkan tim profesional untuk menilai aspek keamanan sistem, efektivitas penggunaan, serta kesesuaian belanja TIK dengan regulasi dan standar nasional.
Hasil audit tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan belanja TIK yang lebih terukur, strategis, dan efisien.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital.
“Audit dan clearance belanja TIK ini penting agar pembangunan sistem informasi benar-benar tepat guna, aman, dan tidak memboroskan anggaran,” ujarnya.
Bambang juga menegaskan bahwa kehadiran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan memberikan empat manfaat utama: efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas kinerja pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai tantangan.
Baca Juga:Bupati Bogor Rudy Susmanto Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi, Perkuat Sinergi KPK dan Pemerintah DaerahTerpeleset di Luar Lapangan, Ancelotti Divonis Bersalah dalam Kasus Pajak di Spanyol
“Di antaranya masih banyak aplikasi dan sistem informasi yang fungsinya tumpang tindih antar perangkat daerah. Ada perangkat daerah yang membuat sistem informasi yang serupa padahal bisa disatukan. Ini justru kontraproduktif dan membebani anggaran,” imbuhnya.
Bambang menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor akan mulai melakukan audit teknis terhadap infrastruktur dan aplikasi digital di sejumlah perangkat daerah, khususnya yang menggunakan server terpusat milik Pemkab Bogor.