Pihaknya mendorong agar pangkalan lebih banyak menjual langsung ke konsumen, bukan melalui perantara yang memperpanjang rantai distribusi dan menaikkan harga secara liar.
Meski ditemukan banyak penyimpangan harga di lapangan, belum ada tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja sama atau pencabutan izin. Bambang menyebut pendekatannya masih sebatas edukasi dan pembinaan.
Dan kita pembinaan dulu. Nanti kalau sekarang ada temuan itu sendiri dan pihak-pihak itu, terutama yang berwenang ya mungkin dilakukan bisa sampai ke pemutusan hubungan,” ujarnya.
Baca Juga:Kasus TBC di Bandung Turun, Pemkot Fokus Perluas SkriningAlasan Dedi Mulyadi Ganti Nama RSUD Al Ihsan jadi Welas Asih
Padahal, ia mengakui, pangkalan-pangkalan tersebut terikat kontrak resmi dengan agen. Jika mereka melanggar harga jual, sebenarnya ada mekanisme sanksi yang bisa langsung diterapkan.
“Karena pangkalan itu ada kontraknya dengan agen. Jadi mereka dari kontraknya itu sebelumnya jual di Rp16.600 sekarang Rp19.600,” kata Bambang.
Namun alih-alih tegas, pembinaan masih dijadikan narasi utama, meski lonjakan harga sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski pihaknya mengklaim, monitoring harga dan distribusi rutin dilakukan, tetap saja gejolak harga di lapangan menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan.
Bahkan distribusi LPG bisa saja dilakukan langsung oleh Pertamina maupun lembaga distribusi lain, di luar kendali agen atau asosiasi.
“Jadi kita mengingatkan ke teman-teman dalam hal ini yang lebih untuk penyaluran alokasi itu mereka ada sanksi dari Mikas sendiri,” katanya.
Kekhawatiran terbesar dari lonjakan harga LPG ini adalah dampaknya terhadap inflasi lokal di Cimahi dan sekitarnya.
Baca Juga:Serunya Push Bike Event di FOX LITE Hotel majalaya! Anak-anak Berkompetisi dengan Ceria dan Penuh SemangatBukan Wacana! Ini Pengusul Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Ada Usulan Ganti Nama Juga
Gas LPG 3 kg termasuk komoditas strategis yang mempengaruhi harga bahan pokok lainnya, terutama bagi pelaku UMKM dan rumah tangga kecil.
“Kita bertanggung jawab juga dalam pengajuan kerja sama dengan Pemko, tmencegah jangan sampai Kota Cimahi terjadi inflasi gara-gara kenaikan BG ini,” tutup Bambang. (Mong)