JABAR EKSPRES – Untuk menuntaskan masalah penahanan ijazah di sekolah swasta, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi memberikan dua opsi agar permasalahan tersebut selesai.
Dua opsi yang di tawarkan Dedi Mulyadi tersebut yaitu, melanjutkan program kucuran bantuan yang sudah berjalan atau mengalihkan program itu menjadi beasiswa untuk masyarakat miskin.
Menurutnya, penuntasan masalah penahanan ijazah yang ada di sekolah swasta tergolong berat. Sebab jika dihitung seluruh Jawa Barat ada 320 ribu siswa yang menunggak pembayaran
Baca Juga:Honor Akan Banjiri Pasar Smartphone Indonesia dengan Teknologi Canggih tapi Harga Murah meriah!Penyelewengan Dana PIP Diduga Terjadi di Kampus Lain
“Lamanya itu ada yang 7 tahun, 5 tahun, ataupun 1 tahun,” ujar Dedi ketika meberikan keteranganya di kutip melalui akun resmi di kanal Youtube, Minggu, (02/02/2025)
Menurutnya, jika dirata-ratakan satu siswa menunggak 2 juta maka anggaran yang harus disiapkan untuk menebus ijazah adalah Rp 640 miliar.
Dedi menilai, sejauh ini Pemprov Jawa Barat sudah memberikan bantuan untuk sekolah swasta dalam bentuk Bantuan Pendidikan Umum Universal (BPMU) yang nilainya Rp 600 miliar per tahunnya.
Meski begitu, Dedi Mulyadi mengakui dalam pemberian bantuan tersebut harus dibenahi mekanismenya. Sebab selama ini bantuan masih belum adil.
‘’Jadi ada sekolah favorit yang masih dapat bantuan, seharusnya sudah mampu mengelola secara mandiri,” cetus Dedi.
Manta Bupati Purwakarta itu memastikan, tunggakan pembayaran sekolah bisa menjadi tanggung jawab pemprov Jawa Barat. Namun harus ada catatan perjanjian.
Untuk itu, Dedi menawarkan dua opsi. Yaitu, kucuran bantuan sekitar Rp 600 miliar tiap tahun tetap dilanjutkan dengan catatan ijazah harus dikembalikan.
Baca Juga:iPhone 16 Masih Dilarang Dijual di Indonesia, Ini Penyebabnya!Begini Penyebab Mahasiswa Uhamka di Temukan Meninggal di Gunung Joglo
Sedangkan opsi kedua, jika tidak berkenan maka bantuan itu dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa yang menyasar siswa miskin di sekolah swasta.
“Jadi sekolah swasta tinggal dipilih. Mau lanjut atau dirubah menjadi beasiswa masyarakat miskin,” ujarnya.
Dedi menegaskan, bantuan ke sekolah swasta yang selama ini diberikan bakan dilakukan audit hal itu dilakukan untuk transparansi penggunaan anggaran yang selama diberikan Pemprov Jabar melalaui Dinas pendidikan.