JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui peluncuran aplikasi Toko Digital Bedas.
Platform tersebut diharapkan menjadi wadah pemasaran produk koperasi, UMKM, hingga hasil pertanian masyarakat Kabupaten Bandung.
Aplikasi Toko Digital Bedas diluncurkan Bupati Bandung Dadang Supriatna bersamaan dengan peresmian gedung baru Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Rachmat Irianto, Wajah Manusiawi Persebaya JuaraPemkab Tasikmalaya Kebut Perbaikan Jalan, Warga Diminta Ikut Menjaga agar Tak Cepat Rusak
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati, jajaran kepala perangkat daerah, perwakilan perbankan, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KKMP), serta pelaku usaha.
Dadang Supriatna mengatakan digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
“Setiap momen apa pun saya selalu menyampaikan, menghadapi Indonesia Emas 2045 itu ada lima pilar. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi,” kata Dadang, Rabu (12/8/2026).
Ia berharap Toko Digital Bedas tidak hanya menjadi aplikasi penjualan, tetapi mampu membangun ekosistem perdagangan yang mempertemukan produsen dengan konsumen secara lebih efektif.
Keberadaan platform digital itu juga dinilai dapat memangkas rantai distribusi sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas. Produk yang dihasilkan UMKM, koperasi maupun petani diharapkan bisa dipasarkan melalui sistem digital tersebut.
Selain digitalisasi pemasaran, Dadang meminta KDKMP/KKMP mengambil peran lebih besar dalam menyerap hasil produksi masyarakat desa. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai off-taker atau pihak yang menampung hasil pertanian dan produk UMKM.
“Petani yang selama ini mendapatkan bantuan dan subsidi dari pemerintah, wajib menjual hasil pertaniannya kepada KDKMP atau KKMP di desa masing-masing. Untuk itu KDKMP harus siap menjadi off-taker,” ujarnya.
Baca Juga:193 Warga Tasikmalaya Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Anggaran Capai Rp3,86 MiliarKorban Kebakaran Sodonghilir Mulai Terima Bantuan Darurat, Delapan Rumah Rusak Berat
Untuk menjalankan fungsi tersebut, menurut Dadang, koperasi perlu memiliki dukungan permodalan yang memadai. Karena itu, Pemkab Bandung akan mendorong sinergi antara koperasi dengan sektor perbankan, mulai dari Bank BJB, bank Himbara, BPR, hingga akses pembiayaan melalui LPDB Kementerian Koperasi.