JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kekeringan yang berpotensi mengganggu akses air bersih masyarakat.
Distribusi air menggunakan mobil tangki hingga pembangunan dan optimalisasi sumur bor menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi keterbatasan pasokan air di sejumlah wilayah.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Amy Pringgo, mengatakan distribusi air bersih akan dilakukan ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Baca Juga:Rachmat Irianto, Wajah Manusiawi Persebaya JuaraPemkab Tasikmalaya Kebut Perbaikan Jalan, Warga Diminta Ikut Menjaga agar Tak Cepat Rusak
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan pengiriman sekaligus distribusi air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan.
Hal itu disampaikan Amy saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Rabu, 12 Agustus 2026. Menurut Amy, pemerintah juga akan menyediakan tandon atau penampungan air komunal di sejumlah titik yang terdampak.
Keberadaan tandon tersebut diharapkan dapat mempermudah penyaluran air kepada masyarakat.
Selain distribusi air, DPKP berkoordinasi dengan TNI melalui Program TNI Manunggal Air. Saat ini, program tersebut dilaksanakan di delapan titik yang tersebar di Kelurahan Cipageran dan Citeureup.
Di Kelurahan Cipageran, lokasi program mencakup RW 017, RW 018, RW 019, RW 021, dan RW 011. Sementara di Kelurahan Citeureup, pelaksanaan dilakukan di dua RT yang berada di RW 012 dan RW 05.
Pemerintah juga akan kembali mengajukan sejumlah titik yang masih membutuhkan pembangunan sumur bor. Langkah tersebut diarahkan untuk membuka akses air bersih bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan pasokan air.
Amy mengatakan pemantauan terhadap debit sumber air juga dilakukan secara berkala. Salah satu sumber yang menjadi perhatian adalah Sungai Cimahi, yang dipantau untuk mengetahui kondisi serta ketersediaan air sekaligus mengantisipasi penurunan debit yang dapat memicu kekeringan.
Di sisi lain, pemerintah mendorong masyarakat ikut mengendalikan penggunaan air di tengah potensi keterbatasan pasokan.
Baca Juga:193 Warga Tasikmalaya Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Anggaran Capai Rp3,86 MiliarKorban Kebakaran Sodonghilir Mulai Terima Bantuan Darurat, Delapan Rumah Rusak Berat
“Hal ini mendorong peran aktif masyarakat dalam menghemat penggunaan air, memperbaiki kebocoran pada instalasi air di rumah dan menyediakan tampungan air apabila terjadi gangguan layanan,” kata dia.
Untuk mengoptimalkan sumber air yang telah tersedia, DPKP juga melakukan perbaikan dan penyediaan sarana pendukung. Salah satunya melalui penggantian pompa submersible.