DPRD Desak Pemkab Cabut SK Kenaikan Gas 3 Kg

KABUPATEN BOGOR – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor diminta segera mencabut SK (surat keputusan) kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar-Rasyid.

’’Kami pimpinan dan anggota komisi II  merekomendasikan supaya secepatnya SK itu dicabut dan diberlakukan kembali SK lama,’’ kata Lukman Ar-Rasyid kepada JabarEkspres.com, Rabu (9/11).

Dirinya menyayangkan, SK itu telah ditandatangani oleh Plt Bupati pada tanggal 16 Agustus 2022, namun baru diberlakukan pada tanggal 1 November 2022.

 

’’Kami memandang terlalu sembarangan SK tersebut, tanpa dilakukan kajian yang matang bahkan tidak melalui proses  pembahasan yang betul, apa lagi melakukan konsultasi dengan kami di DPRD,” lanjutnya.

Politisi partai PKB ini menambahkan, pihaknya juga telah memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bogor untuk menjelaskan kronologis terbitnya SK Nomor 541.11/250/kpts/per-uu/2022.

’’Keputusan Plt bupati menandatangani kenaikan gas, melukai hati kami di DPRD. Tentunya masyarakat Kabupaten Bogor, yang sedang berjuang keras dapat kembali hidup normal secara ekonomi pasca pandemi,” bebernya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *