PBB Menangguhkan Keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB

Editor:

Jabarekspres.com — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi pada hari Kamis (07/04/2022) menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB.

Keputusan tersebut ditempuh usai resolusi menangguhkan Rusia, yang diusulkan Amerika Serikat, mendapatkan 93 suara dukungan, 24 anggota menentang, dan 58 abstain.

Sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, Cina mengambil suara “TIDAK” dengan tidak terlalu menonjol. Sementara itu India, Brasil, Arab Saudi, dan Afrika Selatan memilih abstain.

Sebelumnya resolusi tersebut diusulkan oleh Duta Besar Amerika Serikat, Linda Thomas-Greenfield. Ia menyebut bahwa keanggotaan Rusia itu sebagai hal yang konyol, menyusul peristiwa di Bucha kemarin, dilansir dari Rusia Today, Kamis (07/04/2022).

Usai peristiwa tersebut, Kyiv dan Washington langsung melemparkan tuduhan pada Rusia sebagai dalang di balik pembantaian warga sipil di Bucha kemarin.

Kendati demikian, Kremlin membantah dengan sangat keras tuduhan tersebut.

“Kami percaya bahwa anggota pasukan Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, dan kami percaya bahwa Rusia harus bertanggung jawab,” kata Thomas-Greenfield, Senin (04/04/2022).

Menjawab tuduhan tersebut, Kremlin menyerukan agar Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa Bucha kemarin.

Bagaimanapun, Blok Barat dan Amerika Serikat tetap menuduh Rusia sebagai dalang utama atas peristiwa itu.

Keputusan menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB itu langsung disambut antusias oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.

“Penjahat perang (Rusia) tidak boleh mendapatkan tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia. Terima kasih kepada semua negara anggota (PBB) yang mendukung resolusi perundingan yang tepat dan memilih sisi sejarah yang benar,” cuit Dmytro Kuleba dalam akun Twitter miliknya.

Kremlin merespons keputusan tersebut sebagai hal yang politis. Ia datang dari negara-negara yang berusaha melanjutkan “politik neo-kolonialisme hak asasi manusia” dalam pergaulan internasional.

Utusan Rusia untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov mengomentari resolusi tersebut sebagai dramatisasi Amerika Serikat di depan dunia.

“(Resolusi itu) merupakan keberanian yang tidak karuan dan murni emosional yang terlihat bagus di depan kamera, sungguh kebiasaan Amerika Serikat,” ungkap Gennady Gatilov.

Ia juga menyebut bahwa Amerika Serikat memanfaatkan konflik yang sedang terjadi untuk mencari keuntungannya sendiri.

Masih melansir  Rusia Today, penangguhan suatu anggota dari Dewan HAM PBB ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada bulan Juni 2018, Amerika Serikat sendiri di era Donald Trump mengundurkan diri dari badan tertinggi PBB dalam menangani masalah HAM itu.

Sebelum bergabung kembali dalam keanggotaan di era Biden pada Oktober 2021, Amerika Serikat, lewat Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, sempat mencela para anggota Dewan HAM PBB itu sebagai “pemerintah otoriter” yang punya “catatan hak asasi manusia yang menjijikkan”.

Mike Pompeo menyebut bahwa pada saat itu Washington “tidak akan mendengarkan kuliah dari badan dan institusi munafik, sebab Amerika… tanpa pamrih memberikan darah dan hartanya untuk membantu mereka tidak berdaya”.

Selain Amerika itu, Libya adalah negara lain yang sempat ditendang dari Dewan HAM PBB. Itu terjadi pada tahun 2011 ketika NATO menjatuhkan bom ke negara Afrika Utara untuk membantu kaum militan dalam melengserkan pemerintahan Muammar Gaddafi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *