BADUNG – PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi penanaman pohon mangrove di Banjar Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa (15/03).
Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan BRI dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme di Indonesia.
Kegiatan penanaman magrove ditanam sebanyak 10.000 pohon ini merupakan peringatan 20 (dua puluh tahun) Gerakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Indonesia.
Penanaman 10.000 pohon Mangrove dihadiri oleh Kepala PPATK – Ivan Yustiavandana, Sekda Bali Dewa Made Indra, DPRD Bali yang diwakili oleh I Wayan Rawan Atmaja, Jajaran Muspida Provinsi Bali, Kepala OJK Bali Nusa Tenggara – Giri Tribroto, Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali – Trisno Nugroho, jajaran pemerintahan lainnya dan BRI Denpasar.
Gerakan APU PPT merupakan serangkaian pengaturan maupun proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian (TPPU) uang dan pendanaan terorisme (TPPT) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.
Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengungkapkan bahwa dalam rangka penerapan program APU PPT ini, BRI wajib mengidentifikasi dan mencegah terjadinya praktik praktik pencucian uang khususnya terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (green financial crime).
Upaya pencegahan green financial crime tersebut telah selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penerapan Green Economy. Program penanaman pohon ini juga merupakan suatu bentuk kepedulian .
”BRI beserta stakeholder dalam mendukung penerapan sustainable finance dan green economy di Indonesia”, ungkapnya.
BRI juga telah berkomitmen dalam menerapkan praktik sustainable finance dengan mengintegrasikan dimensi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance ke dalam strategi Perusahaan.
“Kami juga terus berkomitmen untuk memberikan economic maupun social value bagi seluruh pemangku kepentingan,”
Hal ini dapat dicapai antara lain melalui implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN berupa berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum & tata kelola.
