Pemprov Jabar Tunda Pembelanjaan Daerah, Polemik Bermunculan

BANDUNG – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. Yusa Djuyandi menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunda pembelanjaan dan bantuan hibah sangat tepat.

“Sebaiknya memang ditunda. Saya setuju sama langkah Pemprov,” ucap Yusa saat dihubungi di Bandung, Selasa (1/7).

Ia mengatakan, jika pembelanjaan dan bantuan dana hibah Pemprov Jabar tahun anggaran 2021 ditiadakan sangat sulit. Sebab sudah teranggarkan sebelumnya.

“Kalau ditiadakan akan sulit sebab sudah teranggarkan. Hal yang mungkin adalah menunda dan bila nanti kondisi sudah stabil bisa kembali dimanfaatkan untuk tahun anggaran yang sama,” katanya.

Saat ditanya mengenai penundaan ini sebagai langkah Pemprov Jabar untuk meminimalisir atau krisis anggaran, dirinya menjawab meminimalisir.

“Saya lihatnya meminimalisir anggaran, khawatir ada hal urgent,” jawabnya

Ia pun mengatakan, adanya pandemi ini menjadi alasan terhadap penundaan tersebut. “Bisa dijadikan alasan. Anggaran tahun ini terbatas karena dampak resesi ekonomi tahun lalu yang tergoncang pandemi. Jadi kalau ada pertumbuhan ekonomi tahun ini dampaknya baru akan terasa bagi APBD di tahun depan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jabar, Haru Suandharu mengaku belum mendalami Surat Edaran dari Sekda Jabar tersebut. Sebab dirinya mendapatkan surat tersebut melalui aplikasi WhatsApps.

“Saya belum mendalami ya. Sebetulnya penyebabnya apa. Tentu kami akan undang secara resmi Badan Anggaran (Bangar) dengan TAPD untuk menjelaskan,” katanya.

“Pastikan kita ditanya juga sama masyarakat, penyebabnya apa sampai ada penundaan ini, kenapa sampai ada penundaan ini,” tambahnya.

Menurutnya, penundaan pembelanjaan dan dana hibah ini tidak seharusnya terjadi. Sebab pandemi bukan hal yang baru. Sehingga dirinya menanyakan penyebabnya.

“Pandemi bukan hal baru. Kalau baru kita bisa pahami. Tapi pasti ada sebab yang lain ketika hal ini terjadi,” tegasnya.

Saat ditanya soalnya hal tersebut ditunda disebabkan oleh kurangnya pendapatan daerah, dirinya sepakat. Sehingga dirinya akan menanyakan secara resmi.

“Iya itu yang ingin saya kejar, kemarin waktu menyusun anggaran sudah kita ingatkan, dari DPRD ini serius mau di angka sekian? Dia jawab serius,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan