Belum Ada Kepastian, Kemenag Jabar Tetap Buka Pelayanan Umrah dan Haji

BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat (Jabar) Adib mengaku masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi untuk kepastian pemberangkatan haji tahun 2021.

“Hal ini tentunya dikarenakan pertimbangan pandemi Covid-19 yang masih ada sampai saat ini. Namun Kementerian Agama tetap mengadakan pelayanan jemaah haji yaitu pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji. Tentunya ikhtiar ini harus kita iringi doa agar tahun ini pemberangkatan haji bisa dilaksanakan,” ucap Adib di Bandung, Rabu (31/3).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji merupakan bentuk pelayanan publik yang menjadi sorotan dari berbagai lapisan masyarakat.

“Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, kritis, dan korektif melahirkan tuntutan baru sehingga harus direspon dengan baik.” Jelasnya.

Di samping itu, kata dia, sambil menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi, pemerintah bersama Kemenag Jabar terus berupaya untuk mengevaluasi fasilitas pemberangkatan

“Maka dari itu, pemerintah dengan usaha yang terus menerus melakukan perbaikan yang meliputi transportasi, peningkatan akomodasi, konsumsi, sarana prasarana, dan biaya operasional lainya. Diharapkan Jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya dengan nyaman dan khusyu,” katanya.

Sementara itu, Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Ramadhan Harisman terus menggodok persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 2021 meski belum ada kepastian dari pihak Pemerintah Arab Saudi.

“Melalui tim manajemen krisis Kemenag, telah disiapkan enam skenario berbasis kuota bila haji tetap diselenggarakan. Tim krisis telah menyusun skenario untuk kuota 100%, 50%, 30%, 20%, 10%, dan 5%,” katanya.

Ramadhan menuturkan, pihaknya berupaya mempersiapkan haji sedetail mungkin sebagaimana diinstruksikan Menag Yaqut Cholil Choumas sebelumnya.

“Kami mengajak semua pemangku kebijakan bekerja sama menyukseskan rencana ini. Pemerintah dan DPR berkomitmen, berapa pun kuotanya, kami siap melaksanakan,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kemenag melalui Ditjen PHU menyelenggarakan Mudzhakarah dengan tema ‘Mitigasi Haji di Masa Pandemi’.

Agenda ini bertujuan untuk membahas dan menentukan segala bentuk persiapan apabila ibadah haji 2021 tetap diselenggarakan.

Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan skenario adalah kebijakan Saudi penyelenggaraan haji 2020.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan