oleh

Pemprov Jabar Ingin PPDB 2019 Adil dan Jauh dari Praktik Kecurangan

BANDUNG – Sejak awal, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menging­inkan agar pelaksanaan Peneri­maan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 diatur seadil mungkin, agar hak-hak dasar warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu terlayani dengan baik.

“Maka, kita membentuk tim untuk memberikan akses layanan pendidikan melalui PPDB ini, dengan penerapkan asas objektif, akuntabel, trans­paran dan tanpa ada diskriminasi,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca Juga:  Garuda Indonesia Larang Hp Vivo Masuk Kargo Udara
PANTAUAN PPDB: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhalul Ulum (kiri) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika (kanan) saat memantau proses pendaftaran PPDB belum lama ini.

Keinginan tersebut, lanjut dia, tertuang dalam Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaaan Pe­serta Didik Baru SMA, SMK, SLB di Jawa Barat, yang juga sebagai tindaklanjut dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA,SMK dan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dengan Menteri Dalam Ne­geri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/Sj tentang Pelaksanaan Pene­rimaan Peserta Didik Baru.“Termasuk didalamnya mengenai sistem zonasi yang berlaku diseluruh sekolah di Indonesia. Artinya, sistem zonasi merupakan aturan dari Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga