JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Jawa Barat kembali mendorong terkait perbaikan dan optimalisasi tata kelola aset. Hal itu merespon terkait persoalan aset yang kembali menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat, Kamis (4/6/2026). Ia menjelaskan, masalah aset itu sebenarnya sudah berulang kali dibahas Komisi I. Bahkan sebelum LHP BPK diserahkan.
Karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga merupakan mitra dari Komisi I. “Kami sudah sering ya membahas aset. Termasuk FGD yang juga sempat dilakukan di sini (BPSDM Jabar. Red),” jelasnya saat ditemui di Cimahi.
Baca Juga:Wacana Negosiasi Ulang Kerja Sama Hotel Pullman Jalan Di Tempat!Seolah Sudah Langganan Temuan BPK, Tata Kelola Aset Pemprov Jabar Masih Bermasalah
Politikus Golkar itu melanjutkan, aset Pemprov memang banyak. Pengelolaannya ada yang langsung atau yang diamanahkan ke BUMD.
Yang jelas Komisi I berupaya mendorong agar ada perbaikan tata kelola. Perbaikan itu bukan hanya menindaklanjuti temuan BPK tapi juga dalam upaya optimalisasi aset untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami dorong tranformasi dan optimalisasi aset,” katanya.
Legislator dapil 12 itu melanjutkan, dari aspek pencatatan aset juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Belum lagi persoalan pengamanan aset termasuk sertifikasi. Sehingga perbaikan perlu dilakukan.
Sebelumnya, BPK telah rampung mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga telah resmi disampaikan Rabu (3/6).
Hasilnya, Penatausahaan Aset juga menjadi salah satu catatan BPK. “Penatausahaan Aset Tetap Belum memadai,” begitu ungkap Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi di DPRD Jawa Barat. (son)