Pernyataan ini diperkuat oleh Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat 2019 Edy Purwanto. Dikatakan, sistem yang transparan ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti dalam manipulasi data domisili. Praktik kecurangan domisili itu sendiri, kata dia, muncul karena tingginya animo untuk mendaftarkan diri ke sekolah yang dinilai favorit di Kota Bandung.
“Tidak hanya panitia, orang tua dan peserta didik pun bisa tahu mana saja yang diduga memanipulasi data. Tugas kami melaporkan dugaan tersebut kepada Tim Investigasi Domisili PPDB untuk dicek lebih lanjut,” katanya.
Dia berpendapat, sistem PPDB yang diterapkan Disdik Provinsi Jawa Barat adalah gambaran bahwa penerapan, mekanisme, dan kontrolnya sudah berfungsi. “Sehingga jika ada temuan masyarakat dapat mengadukan langsung ke Panitia PPDB,” bebernya.
Ditanya kabupaten/kota mana saja yang terdapat banyak aduan, Edy menyebut sejauh ini masih Kota Bandung. Sebab Kota Bandung menjadi tujuan favorit untuk sekolah. “Dugaan di daerah lain belum muncul. Saya harap tidak ada ya. Aduan kecurangan banyak terjadi di Kota Bandung karena tujuan favorit untuk sekolah, “ jelasnya.
Edy menambahkan, mengenai teknis teknologi informasi dalam proses pengelolaan data sejauh ini berjalan baik dan tidak ada kendala apapun. Sebab, pada pelaksanaannya sudah ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.
“Langkah antisipasi sudah kami rencanakan sebelumnya jadi jika ada kendala kita sudah siap dengan tenaga ahli di bidangnya,”pungkas Edy.
Ditempat terpisah, tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat berupaya maksimal menekan dugaan kecurangan dengan pemalsuan domisili sebagai syarat untuk mendaftar PPDB 2019. Bahkan, sudah ada tim investigasi yang memeriksa alamat-alamat yang diduga bermasalah.
