bandungekspres.co.id, SOREANG – Acara Ngawangun Wacana Konkrit (Ngawangkong) di Kantor Biro Soreang Ekspres (Bandung Ekspres Group) menghadirkan tiga ketua LSM. Mereka diantaranya, Ketua LSM KPJB Lili Muslihat, Ketua LSM Bara Tony Burton dan Ketua LSM Tapak Karuhun Abah Anom, Selasa (7/3).
Dalam kesempatan itu masing-masing LSM membahas seputar kualitas sungai Citarum yang makin hari semakin memperihatinkan. Sehingga ketika pemerintah provinsi Jawa Barat mencanangkan Citarum Bersih pada 2018 mendatang dan airnya bisa diminum, dianggap mustahil.
”Kalau menurut saya Citarum yang kian hari kian memprihatinkan itu tak mungkin bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dan Jabar umumnya. Jadi dengan pencemaran lingkungan yang semakin parah itu, tak memungkinkan air sungai itu dapat diminum,” ungkap Ketua LSM Bara Tony Burton, kemarin.
Sebut dia, pada Maret yang notabene merupakan ada peringatan hari air sedunia, jadi momen tepat untuk mempertanyakan tentang keseriusan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum-Cisanggarung. Selama ini mereka menilai kegiatan BBWS hanya sebatas seremonial.
“Kami hanya meminta actions yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jabar melalui BBWS-nya hanya seremonial saja. Actionnya hanya normalisasi,” terangnya.
Senada dikatakan Ketua LSM KPJB Lili Muslihat, menurut dia sudah saatnya semua pihak memonitor apa yang dilakukan untuk normalisasi Citarum. Karena untuk normalisasi sungai sudah menghabiskan anggaran Rp 3,3 triliun. ”Untuk itu saya minta Kapolda untuk segera mengaudit pihak yang telah menerima anggaran untuk normalisasi Citarum ini. Karena ini program pemerintah pusat, sebagaimana nawacita, point ke empat yakni tegakkan hukum. Sehingga ini tidak menjadi fitnah. Ini ada kegiatan yang dilakukan secara bancakan oleh pihak oknum tertentu memanfaatkan anggaran itu,” ungkapnya.
”Sehingga citarum tetap menjadi “walungan hideung”. Jadi kalau segera diaudit dapat ditahui siapa saja yang merampok anggaran sebesar Rp 3,3 triliun itu. Jadi saya tegaskan segera audit agar tidak menjadi saling tuding antara masyaralat dan pihak yang menangani proyek itu,” tandas Lili.
Regulasi Citarum lanjut Abah Anom, pengurusan Citarum yang paling disalahkan adalah pemerintah, baik kementerian, pemprov dan pemda itu sendiri. Untuk itu katanya, dia siap “berjudi” jika rakyat yang disalahkan melulu soal pengurusan Citarum.
