JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Dadan Supardan menilai dukungan fiskal dari pemerintah pusat masih menjadi kebutuhan penting bagi daerah.
Karena itu, ia mendorong peningkatan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami sudah sampaikan aspirasi itu beberapa waktu lalu di DPR RI. Saya berharap kebijakan transfer fiskal dapat lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah, terutama wilayah dengan kemampuan pendapatan yang terbatas,” ujar Dadan Supardan, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga:Dana Transfer Cimahi Turun Rp238 Miliar, Pengamat Unjani Sebut Ini Alarm Kemandirian DaerahKemenkeu Genjot Transfer Daerah, 29,5 Persen Anggaran Sudah Mengalir di Awal 2026
Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Daerah membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Karena itu, kami mendorong peningkatan TKD serta optimalisasi DAK dan DBH untuk daerah,” katanya.
Ia mengatakan, DAK dan DBH memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dadan menilai kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Karena itu, kebijakan anggaran nasional perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Jangan sampai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas justru kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan. Transfer ke daerah harus mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Khusus Bandung Barat, kata Dadan, dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan. Hal itu tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan anggaran nasional.
Baca Juga:Menaikkan PAD Banjar: Saatnya Berhenti Bergantung pada Transfer Pusat dan Tak Hanya Jadi Kota PersinggahanSeiring Rencana Penurunan Dana Transfer Pusat 2026, Pemda KBB Kaji Penyesuaian Belanja
“Kami berharap aspirasi daerah ini mendapat perhatian dalam pembahasan APBN ke depan, khususnya terkait formulasi transfer ke daerah. Kebijakan anggaran harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Wit)