JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa turut merespon terkait rencana utang Pemprov Jawa Barat. Menurutnya, langkah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Buky menguraikan, rencana pinjaman daerah kini tengah dibahas intensif antara eksekutif dan DPRD Jawa Barat. Secara resmi, rencana itu telah disampaikan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Rencananya besaran utang senilai Rp3,4 triliun itu, akan dialokasikan untuk menutup sejumlah defisit fiskal yang ada.
Baca Juga:Wagub Erwan Jawab Kegelisahan Fraksi Soal Rencana Utang PemprovHambat Pembangunan Daerah, Dedi Mulyadi Singgung BUMN Masih Berutang ke Pemprov
“Memang (pinjaman daerah.red) tidak bisa dihindari. Dari konsultasi Kemendagri juga, ada potensi defisit,” terangnya, Jumat (4/9).
Politikus Gerindra itu menguraikan, pihak eksekutif juga telah memaparkan sejumlah alasan terkait rencana pinjaman daerah itu. Misalnya karena faktor transfer daerah yang tersendat termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum bisa mengalir dari pusat.
Di sisi lain, Pemprov juga perlu melaksanakan sejumlah program prioritas. Misalnya untuk melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur. Menurut Buky, siasat lainya adalah dengan membuat skema multiyears sejumlah proyek infrastruktur. Tapi itu juga risiko sejumlah proyek tak bisa cepat dinikmati masyarakat.
“Sehingga kalau program-program prioritas tak ingin terganggu maka jalan keluarnya adalah pinjaman daerah,” sambungnya.
Menurut Buky, skema pinjaman daerah adalah hal yang biasa dilakukan. Hanya saja karena saat ini nilainya langsung besar sehingga cukup menyita perhatian.
“Karena tiba-tiba angkanya besar, jadi ya terkaget-kaget. Padahal kalau dirunut, itu sesuatu yang wajar dilakukan,” sambungnya.
Namun demikian, Buky juga menekankan kepada eksekutif agar lebih giat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Utamanya di luar pajak kendaraan bermotor yang memang cukup terkuras buntut mulai meningkatnya populasi kendaraan listrik.
Baca Juga:Siasat Pemprov Jabar Dongkrak Pendapatan Daerah 2026, Restrukturisasi Utang sampai Evaluasi Kerja Sama AsetUtang Pemprov Jabar ke BPJS Capai Rp330 Miliar, Sekda Beberkan Alasannya!
Salah satunya dengan optimalisasi aset. “Jangan sampai ada aset “tidur”. Itu perlu didata ulang dan dioptimalkan untuk PAD,” jelasnya. (son)