JABAR EKSPRES – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mempercepat penyaluran dana ke daerah di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hingga 31 Maret 2026, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp204,8 triliun atau setara 29,5 persen dari total pagu Rp693 triliun dalam APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tetap berhati-hati dalam mengalirkan dana tersebut.
Pemantauan kondisi ekonomi, termasuk kesehatan fiskal pemerintah daerah, menjadi prioritas utama agar penyaluran tetap tepat sasaran dan tidak mengganggu stabilitas.
Baca Juga:Pemerintah Dorong Ekonomi Lewat Insentif Kendaraan Listrik, Target 200 Ribu Unit di 2026Bupati Tasikmalaya Posting Momen Naik Kuda Bersama KDM, Netizen Komentar Soal Jalan Rusak
“Stabilitas daerah juga kami lihat. Jadi, kami hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk kondisi pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari ANTARA, Rabu (6/5).
Dorongan utama realisasi TKD pada Maret berasal dari beberapa komponen penting, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, serta dana otonomi khusus.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada daerah terdampak bencana di Sumatera melalui tambahan alokasi anggaran.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 40 persen telah dicairkan pada Februari, disusul tahap kedua 30 persen pada Maret, dan tahap ketiga sebesar 30 persen mulai disalurkan pada April 2026.
Relaksasi kebijakan penyaluran ini turut mempercepat realisasi TKD di wilayah terdampak bencana hingga mencapai Rp33,93 triliun.
Secara khusus, pemerintah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun untuk beberapa provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski demikian, tidak seluruh dana bisa langsung dicairkan. Sebagian masih menunggu pemenuhan persyaratan administratif dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Petir Sambar 2 Bocah Saat Main Bola di Rancabungur Bogor, 1 Meninggal DuniaBanjir Rendam Sukaraja Bogor, 199 Rumah dan 657 Jiwa Terdampak
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, mengungkapkan bahwa kinerja penyaluran tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai 23,8 persen dari pagu.
Peningkatan ini mencerminkan upaya percepatan belanja daerah untuk mendukung kebutuhan dasar, seperti gaji pegawai, operasional pemerintahan, serta layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Ini yang kami kombinasikan dengan belanja pusat untuk membangun daerah melalui program prioritas nasional yang diarahkan Bapak Presiden. Jadi, kombinasi itu yang kami lakukan antara TKD dengan belanja pusat,” tuturnya.