JAKARTA –Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan selama berada di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto akan selalu memberikan dukungan serta mengawal komitmen Presiden dalam menghentikan praktik penyelewengan anggaran dan kebocoran kekayaan negara.
Jetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurtiyudhoyono mengatakan, langkah tersebut membutuhkan ketegasan hukum tanpa pandang bulu serta tata kelola keuangan yang bersih dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Pernyataan Sikap Politik Partai Demokrat
Menurutnya, langkah tegas pemerintahan dalam menyelamatkan uang negara memerlukan pengawasan ekstra agar jalannya roda pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
Baca Juga:Mirjawal Deklarasi Maju Calon Ketua Umum PB PDHI di Tengah Pelayanan Sterilisasi HewanIni Dia, Detail Hasil Temuan BPK di Dishub Kota Bandung atas Dugaan Penyelewengan Anggaran Program CFD
‘’Upaya menutup celah kebocoran kekayaan negara harus dijalankan secara efektif, terukur, dan benar-benar berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat,’’ ujar AHY dalam keterangnya.
Keberhasilan penataan tata kelola keuangan negara sepenuhnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih.
Setiap upaya penyelamatan anggaran negara tidak boleh sekadar menjadi jargon politik semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
Pemberantasan korupsi, penguatan akuntabilitas, serta penerapan prinsip tata kelola yang bersih menjadi syarat mutlak jika pemerintah ingin menutup ruang gerak para pelaku kejahatan anggaran.
Tanpa adanya transparansi, potensi kebocoran uang negara akan terus berulang dan merugikan keuangan publik.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Prinsip keadilan dalam hukum menjadi fondasi utama dalam mengawal setiap kebijakan penyelematan aset negara.
Hukum tidak boleh dijadikan alat politik atau bekerja secara tebang pilih hanya berdasarkan tingkatan jabatan, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan lingkaran kekuasaan.
Baca Juga:Berikan Kepercayaan Umat, LAZ PERSIS Raih WTP Ke 16 Berturut TurutDugaan Nepotisme Melilit Kursi Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung
Penegakan hukum yang adil dan merata juga berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh anggota maupun pengurus partai politik penopang pemerintah.
Ketegasan ini menjadi ujian konsistensi bagi seluruh elemen politik dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah.
Setiap tindakan kejahatan yang merugikan keuangan negara harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum yang lemah hanya akan memperpanjang praktik penyelewengan anggaran yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa.
“Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama. Karena itu, Partai Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara,” ujar AHY.