Sebagai bagian dari strategi pengendalian harga, pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga pertengahan Juli 2026, program tersebut telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah juga menargetkan pelaksanaan 390 kegiatan GPM tambahan yang difokuskan pada daerah dengan tekanan harga pangan tertinggi.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk memperlancar pasokan antardaerah. Hingga saat ini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah didistribusikan, termasuk pengiriman 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi guna menjaga keseimbangan pasokan sekaligus memperbaiki harga di tingkat peternak.
Baca Juga:Dampak Kemarau di Tasikmalaya Meluas, 26 Kecamatan dan Lebih dari 2.100 Hektare Sawah Alami KekeringanLongsor Terjang Kampung Naga Tasikmalaya, 2,5 Hektare Sawah Tertimbun
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi distribusi telah mencapai 493 ribu ton atau sekitar 59,57 persen dari target 828 ribu ton, dengan prioritas penyaluran ke wilayah yang mengalami harga beras tinggi, daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta wilayah yang menghadapi kendala distribusi.
Untuk komoditas jagung, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton. Program ini diharapkan mampu membantu menekan biaya pakan bagi peternak ayam petelur sehingga harga telur dan daging ayam ras tetap stabil.
Di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang disalurkan untuk periode Juli hingga September 2026 tersebut menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.