JABAR EKSPRES – Dampak musim kemarau di Kabupaten Tasikmalaya terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya mencatat sedikitnya 26 kecamatan telah mengalami kekeringan pada sektor pertanian dengan total 2.172 hektare lahan sawah terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni AKS, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat luas lahan yang terdampak telah mencapai sekitar 43,9 persen dari total 4.948 hektare hamparan pertanian yang dipantau.
“Dampak kekeringan saat ini terus kami pantau. Dari hasil pendataan, terdapat 26 kecamatan yang mengalami kekeringan pada lahan pertanian dengan total sekitar 2.172 hektare sawah terdampak. Kondisinya bervariasi mulai dari ringan hingga sedang,” ujar Roni saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Baca Juga:Longsor Terjang Kampung Naga Tasikmalaya, 2,5 Hektare Sawah TertimbunIndonesia Kian Dilirik Kreator Dunia, Kolaborasi Internasional Dinilai Perkuat Industri Kreatif
Menurutnya, beberapa wilayah dengan dampak terluas berada di Kecamatan Manonjaya yang mencapai 232 hektare dari total hamparan 273 hektare, disusul Jamanis seluas 225 hektare, serta Cipatujah sekitar 200 hektare. Di Cipatujah, sebagian lahan bahkan telah memasuki kondisi berat akibat tanah yang terlalu kering untuk ditanami.
Selain itu, BPBD juga mencatat terdapat sejumlah kecamatan yang seluruh hamparan pertaniannya telah terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Cikalong seluas 655 hektare, Salawu seluas 45 hektare, dan Sukaraja seluas 19 hektare.
Roni menjelaskan, berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029, terdapat 11 kecamatan dan 71 desa yang masuk kategori indeks bahaya kekeringan tinggi. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi sejak dini.
“Pemkab telah membentuk Satuan Tugas Mitigasi Dampak Kekeringan dan Karhutla 2026 yang melibatkan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha hingga organisasi kemasyarakatan. Tujuannya agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara terpadu, baik terhadap sektor pertanian maupun kebutuhan air bersih masyarakat,” kata Roni.
BPBD memastikan pemantauan akan terus dilakukan seiring masih berlangsungnya musim kemarau. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, sumur bor, pompanisasi, hingga distribusi bantuan air bersih kepada wilayah yang mengalami krisis air. (Hendi)