Semua Warga Berhak Punya Atap, Bandung Siapkan Hunian Modern Sekaligus Evaluasi Rusun Lama

Semua Warga Berhak Punya Atap, Bandung Siapkan Hunian Modern Sekaligus Evaluasi Rusun Lama
Suasana Rusunawa Cingised di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan kepemilikan rumah tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu.

Ia menilai anggapan bahwa generasi muda sulit memiliki rumah harus dipatahkan melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Menurut Farhan, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak sebagai kebutuhan dasar, baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Baca Juga:Tagana di Tasikmalaya Masuk Sekolah, Tanamkan Budaya Siaga Bencana Sejak DiniEkspor Satu Pintu Diklaim Mampu Dongkrak Harga Komoditas dan Pendapatan Petani?

“Dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan, Jumat (17/7).

Ia mengatakan, program pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi pemerintah pusat menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan permukiman.

Program tersebut diharapkan mampu mengubah kawasan yang belum tertata menjadi lingkungan hunian yang lebih layak sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah dengan harga terjangkau.

Farhan menambahkan, arah pembangunan permukiman di Kota Bandung ke depan tidak hanya berfokus pada penyediaan unit rumah, tetapi juga harus terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung akan mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), termasuk pembangunan rumah susun di sekitar simpul-simpul transportasi.

Menurutnya, konsep tersebut akan meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendukung produktivitas perkotaan.

“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.

Baca Juga:Manfaatkan Perjanjian Dagang, Mendag Dorong Ekspor Industri Padat Karya Tagana Kabupaten Tasik Gerak Cepat Salurkan Air Bersih ke Cibalanarik

Di sisi lain, Farhan mengakui masih terdapat sejumlah rumah susun di Kota Bandung yang kondisinya memerlukan perhatian serius.

Ia mencontohkan rumah susun di kawasan Cingised dan Rancacili yang dinilai mengalami penurunan kualitas akibat minimnya perawatan selama bertahun-tahun.

Menurut Farhan, persoalan tersebut menjadi pelajaran penting agar pembangunan hunian vertikal tidak berhenti pada tahap konstruksi semata, tetapi juga disertai sistem pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Ia menegaskan pemerintah akan mengevaluasi pengelolaan rumah susun agar fasilitas yang telah dibangun tetap nyaman, aman, dan layak dihuni oleh masyarakat.

0 Komentar