JABAREKSPRES – Setiap hari, pemerintah mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan ruang. Mulai dari menerbitkan sertifikat tanah, membangun jalan, menyusun tata ruang, hingga menentukan kawasan investasi.
Di balik seluruh keputusan tersebut terdapat satu elemen yang jarang menjadi perhatian publik, tetapi memiliki peran yang sangat penting: informasi geospasial.
Informasi mengenai lokasi dan karakteristik suatu wilayah menjadi rujukan dalam pelayanan pertanahan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana. Di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki puluhan juta bidang tanah dan ribuan pulau, keberadaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar agar berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga:Mengulik Ketangguhan Iran, ABI Jabar Ajak Publik Belajar dari Bangsa yang Tahan TekananSIBS ASEAN 2026: Jabar Incar Investasi dari Selangor
Sebaliknya, ketika setiap instansi menggunakan data yang berbeda, berbagai persoalan dapat muncul. Mulai dari tumpang tindih pemanfaatan ruang, sengketa pertanahan, hingga lambatnya proses perizinan. Karena itu, pembangunan sistem informasi geospasial menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam dua dekade terakhir.
Perjalanan Panjang Membangun Informasi Geospasial Indonesia
Transformasi geospasial Indonesia tidak dibangun melalui satu proyek ataupun satu sumber pendanaan. Analisis Redaksi terhadap 80 proyek dengan total pendanaan puluhan triliun rupiah di bidang pemetaan, administrasi pertanahan, tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana memperlihatkan satu pola yang konsisten: pembangunan sektor ini berlangsung secara bertahap selama lebih dari dua dekade.
Analisis terhadap berbagai proyek tersebut juga menunjukkan bahwa dukungan lembaga pembangunan internasional tidak semata-mata diwujudkan dalam kegiatan pemetaan atau penyediaan data geospasial. Hampir seluruh program dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (capacity building), modernisasi sistem informasi, penyusunan standar dan regulasi, hingga transfer pengetahuan serta pemanfaatan teknologi digital.
Implementasinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pemetaan, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan informasi geospasial dipandang bukan sekadar sebagai proyek teknis, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kapasitas nasional agar mampu mengelola informasi ruang secara mandiri dan berkelanjutan.