Dari sisi jumlah proyek, World Bank dan USAID menjadi lembaga yang paling sering terlibat dengan masing-masing sembilan proyek. Di bawahnya terdapat Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan tujuh proyek, Asian Development Bank (ADB) sebanyak enam proyek, serta Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) dan Pemerintah Belanda (RVO) yang masing-masing mendukung lima proyek. Dukungan juga datang dari UNDP, KOICA, DFAT Australia, Uni Eropa, GIZ, hingga berbagai lembaga riset dan organisasi internasional lainnya.
Pola kolaborasi tersebut juga memperlihatkan perubahan fokus pembangunan. Pada fase awal, sebagian besar program diarahkan untuk memperkuat kapasitas survei, pemetaan, dan penyediaan peta dasar. Memasuki dekade berikutnya, ruang lingkupnya berkembang ke modernisasi administrasi pertanahan, pembangunan infrastruktur geospasial, penyusunan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.
Secara kronologis, intensitas kerja sama juga terus meningkat. Dari 80 proyek yang dihimpun, lebih dari separuh dimulai pada dekade 2020-an, sedangkan sekitar sepertiganya berasal dari dekade 2010-an. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap informasi geospasial semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan nasional.
Baca Juga:Mengulik Ketangguhan Iran, ABI Jabar Ajak Publik Belajar dari Bangsa yang Tahan TekananSIBS ASEAN 2026: Jabar Incar Investasi dari Selangor
Tidak ada satu proyek yang membangun seluruh sistem. Masing-masing mengisi bagian yang berbeda dalam perjalanan panjang membangun ekosistem geospasial Indonesia. Sebagian menghasilkan peta dasar, sebagian memperkuat administrasi pertanahan, sebagian lainnya mengembangkan tata ruang, teknologi, maupun kapasitas kelembagaan.
Penguatan informasi geospasial juga didukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan Satu Data Indonesia yang menjadi landasan integrasi referensi spasial, standardisasi, serta interoperabilitas data antarinstansi. Kedua kebijakan tersebut memperkuat berbagai program kolaborasi internasional dalam membangun sistem informasi geospasial nasional.
Dalam konteks itulah Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) hadir. Program yang didukung Bank Dunia ini bukan menjadi titik awal pembangunan geospasial Indonesia, melainkan kelanjutan dari berbagai reformasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. ILASPP dirancang untuk memperkuat keterhubungan antara administrasi pertanahan, informasi geospasial, dan tata ruang sehingga seluruhnya dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam mendukung pelayanan publik, kepastian hukum, serta perencanaan pembangunan.