Selain aspek teknologi, Nana menekankan pentingnya penguatan proses verifikasi dan validasi data peserta. Menurut dia, akurasi data menjadi fondasi utama agar hasil seleksi benar-benar mencerminkan kondisi dan hak setiap calon murid.
“Karena untuk memperkuat verifikasi dan validasi data. Verifikasi data merupakan tahap krusial dalam SPMB. Saat ini proses verifikasi dilakukan terhadap dokumen domisili, prestasi, afirmasi, maupun mutasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat validitas data, Disdik Cimahi dapat mengintegrasikan sistem SPMB dengan basis data pemerintah, seperti data kependudukan maupun data kesejahteraan sosial yang telah memiliki legitimasi.
Baca Juga:Persebaya Rayakan Hari Jadi ke-99 dengan Semangat 'Persebaya untuk Semua'Genjot Serapan Telur dan Ayam untuk Program MBG, Harga Peternak Mulai Terdongkrak
“Kemudian melakukan verifikasi berlapis terhadap dokumen yang berpotensi menimbulkan sengketa,” ujar Nana.
Ia juga mendorong adanya mekanisme sanggah yang mudah digunakan masyarakat dengan batas waktu penyelesaian yang jelas. Selain itu, kriteria seleksi dan mekanisme penilaian harus diumumkan secara rinci sebelum proses pendaftaran dimulai.
“Dengan melibatkan pengawas independen atau unsur masyarakat dalam pengawasan proses seleksi. Maka, dengan verifikasi yang lebih kuat, potensi manipulasi data dapat diminimalkan dan hasil seleksi menjadi lebih akuntabel,” bebernya.
Di sisi lain, perhatian terhadap siswa dari keluarga kurang mampu juga menjadi bagian penting dalam perbaikan sistem SPMB. Nana memastikan jalur afirmasi tetap menjadi instrumen untuk memberikan kesempatan yang setara dalam memperoleh layanan pendidikan.
Ia menjelaskan, jalur afirmasi dalam SPMB diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan dokumen pendukung seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), DTSEN, maupun dokumen lain yang diakui.
Namun, menurutnya, keberadaan kuota afirmasi harus benar-benar memastikan siswa yang berhak dapat memperoleh akses tersebut tanpa terkendala persoalan administrasi.
“Untuk memperkuat keadilan akses pendidikan, Disdik dapat memastikan kuota afirmasi benar-benar terserap oleh calon murid yang berhak,” katanya.
Baca Juga:Freeport Percepat Perpanjangan Izin Tambang, Draf Divestasi Saham Sudah Diserahkan ke Pemerintah3 Kecamatan di Kabupaten Bogor Dilanda Kekeringan, Ribuan Jiwa Terdampak
Selain itu, Disdik Cimahi perlu melakukan pendataan lebih aktif bersama sekolah dasar dan pemerintah kelurahan agar keluarga kurang mampu tidak tertinggal akibat kendala administrasi.
“Dengan melakukan pendataan proaktif bersama sekolah dasar dan kelurahan agar keluarga kurang mampu tidak terkendala administrasi. Dan menyediakan layanan pendampingan pendaftaran bagi orang tua yang memiliki keterbatasan literasi digital di satuan-satuan pendidikan, serta membuka posko bantuan di sekolah selama masa SPMB,” tutup Nana. (Mong)