Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berbasis data.
Di sisi lain, ia menyatakan dukungannya terhadap upaya penertiban persoalan pertanahan di Kabupaten Bogor, termasuk penanganan dugaan praktik mafia tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Kritik tentu kami terima, tetapi harus disertai data dan fakta. Kami juga mendukung langkah-langkah penertiban pertanahan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” pungkasnya.