Menurutnya, konsep tersebut disiapkan agar kawasan kota menjadi lebih tertata, sementara para pedagang tetap memiliki tempat usaha yang layak dan nyaman. Dengan penataan yang baik, para PKL diharapkan dapat berjualan dengan aman serta merasa diperhatikan oleh pemerintah.
“Pedagang harus tetap bisa mencari nafkah, tapi tempatnya juga harus tertata. Kita ingin mereka nyaman berjualan dan merasa dimanusiakan,” kata Cecep.
Ia menilai kondisi saat ini tidak ideal karena banyak pedagang berjualan di bahu jalan yang berisiko membahayakan keselamatan mereka sendiri maupun pengguna jalan. Selain itu, keberadaan lapak di tepi jalan juga kerap memicu kemacetan dan mengurangi kenyamanan masyarakat.
Baca Juga:Kampung Naga Ditutup Tiga Bulan, Sejumlah Destinasi Alternatif Bisa Jadi PilihanGandeng Konsorsium Korea Selatan Siapkan Nakes Indonesia Berstandar Global
Saat melakukan monitoring, Cecep juga menyoroti keberadaan bangunan semi permanen milik PKL yang berdiri di atas trotoar. Padahal, proyek perbaikan drainase yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kawasan tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
Ia mengaku heran karena meski pembangunan infrastruktur belum selesai, masih ada pedagang yang memanfaatkan area trotoar untuk mendirikan lapak berjualan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menata wajah ibu kota Kabupaten Tasikmalaya agar lebih tertib, aman, dan representatif sebagai pusat pemerintahan daerah. (Hendi)