Rusun Jangan Sekadar Dibangun, Pengamat: Bandung Harus Belajar dari Cingised dan Rancacili

Rusun Jangan Sekadar Dibangun, Pengamat: Bandung Harus Belajar dari Cingised dan Rancacili
Warga berjalan menyusuri Rusunawa Cingised di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota Bandung mengembangkan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) mendapat dukungan dari Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Muhtar.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan rumah susun tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan jumlah unit, melainkan juga harus dibarengi dengan sistem pengelolaan dan perawatan yang berkelanjutan.

Menurut Achmad, persoalan hunian vertikal di Kota Bandung selama ini bukan semata kekurangan bangunan, tetapi juga lemahnya tata kelola setelah rumah susun mulai dihuni masyarakat.

Baca Juga:Tagana di Tasikmalaya Masuk Sekolah, Tanamkan Budaya Siaga Bencana Sejak DiniEkspor Satu Pintu Diklaim Mampu Dongkrak Harga Komoditas dan Pendapatan Petani?

“Konsep TOD merupakan langkah yang tepat karena mampu mengintegrasikan kawasan hunian dengan transportasi publik. Tetapi pemerintah juga harus belajar dari pengalaman rumah susun yang sudah ada. Jangan sampai fokus membangun yang baru, sementara aset yang lama justru mengalami penurunan kualitas,” ujarnya kepada Jabarekspres, Jumat (17/7).

Ia menilai kondisi sejumlah rumah susun di Bandung, seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili, menjadi contoh bahwa aspek pemeliharaan sering kali luput dari perhatian.

Menurutnya, fasilitas yang rusak, minimnya perawatan, hingga menurunnya kualitas lingkungan berpotensi mengurangi kenyamanan penghuni sekaligus memperpendek usia bangunan.

Achmad mengatakan, pembangunan rumah susun harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya anggaran pemeliharaan yang memadai, sistem pengelolaan yang profesional, serta keterlibatan penghuni dalam menjaga lingkungan tempat tinggal.

“Rusun bukan hanya proyek pembangunan fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana bangunan itu tetap layak huni lima, sepuluh, bahkan puluhan tahun ke depan. Jika aspek perawatan diabaikan, maka pemerintah justru akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk rehabilitasi dibandingkan pemeliharaan rutin,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan program tiga juta rumah yang diusung pemerintah pusat juga akan ditentukan oleh kualitas pengelolaan setelah hunian selesai dibangun.

Baca Juga:Manfaatkan Perjanjian Dagang, Mendag Dorong Ekspor Industri Padat Karya Tagana Kabupaten Tasik Gerak Cepat Salurkan Air Bersih ke Cibalanarik

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya unit yang berdiri, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat yang menempatinya.

Achmad mendorong Pemerintah Kota Bandung menjadikan evaluasi terhadap Rusun Cingised dan Rusun Rancacili sebagai pijakan sebelum membangun rumah susun baru berbasis TOD.

Dengan demikian, pengembangan hunian vertikal tidak hanya mampu menjawab kebutuhan rumah di perkotaan, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Dam)

0 Komentar