Atas dasar itu, Kaukus Muda 1207 mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan Peraturan Gubernur tentang pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat hingga tingkat RT, khususnya di wilayah Bandung Barat.
Dalam skema yang diusulkan, setiap RT akan memiliki satu petugas pengelolaan sampah yang direkrut dan dibiayai oleh pemerintah.
Menurut Asra, konsep tersebut dinilai mampu memberikan dampak ganda, yakni memperkuat pengelolaan sampah dari level paling bawah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Baca Juga:Target 50 Ton Meleset Jauh, TPST Santiong Baru Mampu Olah 10 Ton Sampah Tak Punya TPS, Sampah Warga Cililin Bertahun-tahun Mengalir ke Waduk Saguling
“Libatkan masyarakat secara langsung. Selain lingkungan lebih bersih, pengangguran juga bisa berkurang. Negara harus hadir sampai ke level kampung,” ujarnya.
Lebih jauh, Asra mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat sekitar Sarimukti mulai berada di titik kritis. Ia menegaskan, apabila pemerintah provinsi dinilai terus lamban dan mengabaikan aspirasi warga, maka aksi langsung bukan lagi sesuatu yang mustahil terjadi.
Bahkan, ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat siap melakukan tindakan blokade terhadap truk-truk pengangkut sampah Bandung Raya yang menuju Sarimukti apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah.
“Kalau usulan masyarakat terus diabaikan, kami siap menutup atau memblokade sendiri truk sampah Bandung Raya yang masuk ke Bandung Barat,” terangnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Sarimukti kini telah berkembang dari isu lingkungan menjadi dinamika sosial dan politik yang berpotensi memunculkan perlawanan terbuka dari masyarakat terdampak.
Asra kembali menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus membiarkan Bandung Barat menanggung beban ekologis kawasan perkotaan tanpa adanya solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.
“Jangan jadikan Bandung Barat sebagai kabupaten buang bencana,” tegasnya menutup. (Mong)