Komisi I DPRD Jawa Barat Dorong Pembangunan Desa Berkelanjutan

Komisi I DPRD Jawa Barat Dorong Pembangunan Desa Berkelanjutan
Komisi I DPRD Jawa Barat mendorong pembangunan desa dan kelurahan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di tingkat desa. 
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Jawa Barat mendorong pembangunan desa dan kelurahan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di tingkat desa.

Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati menjelaskan, HUT ke 81 Jawa Barat ini jadi momentum strategis. Artinya jadi penyemangat dan penyatuan arah pembangunan ke depan.

Rahmat menyoroti salah satu isu penting di Jawa Barat, yakni pembangunan desa atau kelurahan.

Baca Juga:Ini Rangkaian Acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Jawa Barat, Ada Kirab Merah PutihDPD Demokrat Jawa Barat Akan segera Gelar MUSDA VI di Kota Bandung

Bagi Rahmat, momentum HUT ke-81 Jawa Barat menjadi pengingat pentingnya memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia pun mendorong agar pembangunan desa dan kelurahan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lingkungan, potensi lokal, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurut Politikus PKB pembangunan desa dan kelurahan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan harus mampu memperkuat potensi ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. “Ini penting untuk diperhatikan, ” jelasnya, Rabu (19/8).

Ia menguraikan, pembangunan desa dan kelurahan juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Infrastruktur yang memadai harus ditopang pelayanan publik yang cepat, responsif, transparan, dan efektif.

Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga.

“Jadi ada keseimbangan. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan bersama,” terangnya.

Selain itu, Rahmat juga mendorong penguatan digitalisasi layanan publik. Baginya, digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan setiap wilayah agar digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan pelayanan baru.

Baca Juga:Hari Jadi Ke-81 Jateng: Masif Perbaiki Rumah, Bangkitkan Ekonomi Penghuni yang LemahHarga Patokan Ekspor Emas Naik, Permintaan Global Menguat

“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan sebaliknya. Malah menjadi hambatan baru, ” singgungnya. (son)

0 Komentar