JABAR EKSPRES — Ketegangan terkait penumpukan sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Selasa (19/5/26), kian meningkat seiring munculnya ancaman aksi blokade truk pengangkut sampah dari wilayah Bandung Raya.
Situasi ini mencerminkan eskalasi persoalan yang tidak lagi sekadar teknis pengelolaan sampah, melainkan telah berkembang menjadi krisis ekologis sekaligus potensi konflik sosial antara warga terdampak dan pemerintah daerah.
Di tengah kondisi tumpukan sampah yang terus menggunung di Sarimukti, kemarahan masyarakat KBB perlahan berubah menjadi tekanan politik terbuka kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Target 50 Ton Meleset Jauh, TPST Santiong Baru Mampu Olah 10 Ton Sampah Tak Punya TPS, Sampah Warga Cililin Bertahun-tahun Mengalir ke Waduk Saguling
Warga menilai wilayah mereka selama ini diposisikan sebagai ‘halaman belakang’ pembuangan sampah Bandung Raya, tanpa perlindungan lingkungan yang sepadan dengan beban yang mereka tanggung.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Presedium Kaukus Muda 1207 sekaligus Penanggung Jawab Kelompok Swadaya Masyarakat AMANAH (Aksi MAsyarakat mereNAH), Asra.
Ia menegaskan bahwa krisis sampah di Sarimukti sudah tidak lagi bisa dipahami semata sebagai persoalan teknis, melainkan telah memasuki ranah ketidakadilan ekologis.
Menurut Asra, masyarakat sekitar Sarimukti selama bertahun-tahun dipaksa hidup berdampingan dengan pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan, hingga penurunan kualitas hidup akibat volume sampah dari kawasan perkotaan yang terus meningkat.
“Bandung Barat jangan terus dijadikan tempat membuang masalah sampah kota-kota besar. Ada masyarakat yang setiap hari menanggung dampaknya,” kata Asra saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/26).
Terkait kondisi tersebut, ia mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengambil langkah serius dengan mengalokasikan minimal 30 persen APBD Provinsi Jawa Barat untuk sektor lingkungan hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat.
Bagi Asra, besarnya krisis sampah di Jawa Barat tidak akan terselesaikan hanya melalui pendekatan seremonial, pidato politik, maupun pola lama angkut-buang sampah yang selama ini dianggap gagal menyentuh akar masalah.
Baca Juga: Tak Punya TPS, Sampah Warga Cililin Bertahun-tahun Mengalir ke Waduk SagulingBBM Naik Dua Kali dalam Sebulan, Anggaran Pengangkutan Sampah di KBB Terancam Jebol
“Kalau pemerintah benar-benar serius, keberpihakan anggarannya harus jelas. Jangan hanya ramai bicara soal lingkungan, tapi anggaran DLH justru tidak menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah terlalu berfokus pada pemindahan sampah, bukan pada penyelesaian sistem pengelolaan dari hulu. Akibatnya, daerah seperti Bandung Barat terus menjadi penanggung utama dampak dari sistem yang dinilai tidak berkelanjutan.