JABAR EKSPRES – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi keluarga. Kondisi itu mendorong Pemerintah Kota Cimahi mencari skema agar pekerja terdampak PHK tidak sekadar menerima bantuan, tetapi memiliki sumber penghasilan baru.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Pemkot Cimahi menggulirkan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA). Program ini menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membekali korban PHK dengan keterampilan berwirausaha, salah satunya usaha laundry.
Kepala Disnaker Kota Cimahi, Asep Ajat Jayadi, mengatakan program tersebut diarahkan agar manfaat yang diterima pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai modal untuk membangun usaha mandiri.
Baca Juga:UPI Konsisten Dorong RUU Sisdiknas, Wakil Ketua DPR RI: UPI Paham Persoalan PendidikanDan Bandung Guncang Kota Kembang Selama Dua Hari, Bawa Kisah Cinta Pidi Baiq Pulang ke Rumah
“Kami ingin uang dari BPJS Ketenagakerjaan ini tidak habis begitu saja, tetapi bisa berlanjut untuk modal kerja mandiri. Lewat program PEKA, mereka diarahkan mengikuti pelatihan laundry yang bisa dijalankan di rumah maupun tempat lainnya,” ujar Asep saat ditemui awak media dalam kegiatan PEKA dan penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan di Ballroom MPP Cimahi, Rabu (19/8/2026).
Menurut Asep, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk membantu pekerja yang kehilangan mata pencaharian agar dapat segera memiliki alternatif sumber pendapatan.
Peserta tidak hanya dibekali kemampuan teknis dalam menjalankan bisnis laundry. Mereka juga diarahkan membangun kemandirian ekonomi dengan menjadikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebagai pijakan awal untuk memulai usaha.
“Harapannya, dana yang diterima bisa menjadi modal produktif. Jadi setelah terkena PHK, mereka tidak hanya menunggu pekerjaan baru, tetapi memiliki alternatif usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” jelasnya.
Untuk memperkuat akses permodalan, BSI juga membuka peluang pembiayaan tambahan bagi peserta yang membutuhkan modal ketika usaha yang dirintis mulai berkembang.
Asep menilai pola kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor perbankan menjadi semakin penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah serta kebijakan efisiensi.
“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Di tengah keterbatasan anggaran dan efisiensi pemerintah, ternyata masih ada ruang untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui kerja sama lintas sektor,” kata Asep.