JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta DPRD segera mendorong penyediaan kantor yang representatif, mengingat hingga saat ini masih menempati fasilitas sewa untuk menunjang aktivitas kelembagaan.
Ketua KPU Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, menegaskan kebutuhan akan kantor permanen menjadi hal mendesak, terutama dalam menghadapi tahapan pemilu dan pilkada ke depan.
“Kami berharap DPRD dapat mendorong agar KPU memiliki kantor sendiri atau setidaknya difasilitasi menggunakan aset milik pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:Evaluasi Pemilu 2024, KPU Bandung Barat Perkuat Tata Kelola LogistikHadapi Sengketa Pilkada di MK, KPU Bandung Barat Kumpulkan Bukti
Ia menjelaskan, keberadaan kantor yang memadai sangat penting untuk menunjang kinerja KPU, terutama saat memasuki tahapan pemilu, sebab melibatkan banyak unsur hingga tingkat kecamatan.
Menurutnya, lokasi kantor pun harus strategis agar memudahkan koordinasi dengan badan adhoc yang tersebar di setiap kecamatan.
“Kami membutuhkan kantor yang berada di titik tengah wilayah, sehingga akses koordinasi dari seluruh kecamatan bisa lebih efektif,” katanya.
Ripqi mengungkapkan, hingga kini KPU Bandung Barat masih menggunakan kantor sewa, meskipun lembaga tersebut telah lama berdiri.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian, karena kami membutuhkan fasilitas yang lebih representatif untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum digunakan.
“Kami melihat ada beberapa aset yang bisa dimanfaatkan, salah satunya eks kantor DPRD yang hingga saat ini belum digunakan,” ujarnya.
Baca Juga:Penetapan Kepala Daerah di Bandung Barat Masih Abu-Abu, KPU Sebut Tunggu Putusan MK!Sengketa Hasil Pilkada Bandung Barat, KPU Lakukan Ini
Selain itu, KPU juga berharap adanya dukungan DPRD dalam penguatan sinergitas kelembagaan, termasuk terkait kebutuhan anggaran non tahapan menjelang pemilu dan pilkada.
“Kami berharap DPRD dapat ikut mengawal dan mendukung kebutuhan KPU, baik dari sisi fasilitas maupun kebijakan, agar penyelenggaraan pemilu berjalan optimal,” tambahnya.
“Kami optimistis dengan dukungan DPRD, kebutuhan kantor representatif ini bisa segera terealisasi demi menunjang kesiapan pemilu dan pilkada ke depan,” pungkasnya. (Wit)