JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola logistik pemilu pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Langkah ini dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam rapat evaluasi yang digelar secara daring oleh KPU RI pada Kamis, 21 Agustus 2025 kemarin.
Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU KBB, Siti Nani Aisyah, menyebut forum evaluasi itu menjadi ruang penting untuk menyamakan kebijakan dengan pusat sekaligus memperkuat koordinasi antar daerah.
Baca Juga:Diduga Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank di Jakarta, 4 Pria Ditangkap!Kasus Balita Meninggal Akibat Cacingan, Menteri PPPA Dorong Aktifkan Kembali Posyandu dan Bidan Desa
“Partisipasi kami adalah bentuk komitmen KPU KBB untuk terus meningkatkan tata kelola logistik. Selain mendapat informasi terbaru, kami juga bisa menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (22/8/2025).
Dalam rapat yang diprakarsai Biro Logistik, Biro Umum, dan Biro Perencanaan KPU RI, kata Siti, sejumlah daerah melaporkan kendala serupa, yakni keterbatasan gudang penyimpanan, biaya sewa tinggi, hingga minimnya dukungan pemda dalam pemanfaatan aset penyimpanan.
“Dari diskusi tersebut disepakati bahwa kebutuhan sewa gudang pasca pemilu harus dihitung lebih cermat dengan mempertimbangkan efisiensi, keamanan, serta kedekatan dengan kantor KPU setempat,” katanya.
Siti menegaskan, pengalaman dari berbagai daerah memberi pelajaran berharga bahwa persoalan gudang bukan hanya soal ketersediaan ruang, melainkan juga menyangkut kualitas penyimpanan.
“Masalah gudang ini bukan hanya soal tempat, tapi juga kualitas penyimpanan agar logistik tetap terjaga dengan baik,” katanya.
Menurutnya, KPU RI sendiri menekankan pentingnya pengelolaan logistik secara profesional. Mulai dari kotak suara, bilik suara, hingga perlengkapan teknis hasil Pemilu 2024 perlu disimpan dengan standar tertentu agar tetap layak digunakan pada penyelenggaraan berikutnya.
“Forum juga membahas aspek teknis lain, mulai dari kriteria gudang yang layak, standar keamanan, efisiensi pembiayaan, hingga pencatatan dan pelaporan transparan,” tambahnya.
Baca Juga:Semangat Efisiensi, Pemakaian Gas Bumi PGN di Kemenhan dan TNI Jalan TerusGempa Guncang Karawang Selatan, Sejumlah Rumah dan Gedung Rusak
Ia menambahkan, kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi momentum untuk memperkuat sistem. Dengan volume logistik yang sangat besar pada Pemilu dan Pilkada 2024, diperlukan pengelolaan yang lebih terencana, terukur, dan sesuai standar.
“Logistik adalah salah satu jantung pemilu. Kalau penyimpanannya tidak dikelola dengan benar, risikonya bisa panjang. Rapat ini adalah investasi agar pemilu berikutnya lebih tertata,” tandasnya. (Wit)