JABAR EKSPRES – Isu dugaan kebocoran data lebih dari satu juta penduduk Kota Bandung menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik.
Meski Pemerintah Kota Bandung telah memastikan tidak ada kebocoran yang bersumber dari server resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), peristiwa ini dinilai tetap menjadi peringatan serius bagi penguatan sistem keamanan data pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah, Achmad Muhtar, menilai bahwa polemik ini tidak bisa semata dilihat dari benar atau tidaknya klaim kebocoran, melainkan harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola data publik.
Baca Juga:Restrukturisasi Utang Whoosh Rampung, Pemerintah Siap Umumkan Skema BaruPeluang Besar! Menkeu akan Buka 380 Lowongan Bea Cukai untuk Lulusan SMA
“Dalam konteks kebijakan publik, isu seperti ini tidak hanya soal validitas data yang beredar, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data pemerintah,” ujar Achmad saat dimintai tanggapan, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, respons cepat Pemkot Bandung yang langsung melakukan audit internal dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan langkah yang tepat.
Namun demikian, transparansi hasil investigasi juga menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Achmad menekankan bahwa pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menyampaikan hasil temuan secara terbuka, termasuk menjelaskan secara rinci ketidaksesuaian data yang diklaim bocor. Hal ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Publik perlu mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami. Misalnya, di mana letak ketidaksesuaian data itu, apakah terkait format, struktur, atau sumbernya. Ini penting untuk meredam kekhawatiran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa ancaman kebocoran data saat ini semakin kompleks, tidak selalu berasal dari peretasan langsung terhadap server pemerintah. Bisa jadi data berasal dari agregasi berbagai sumber yang kemudian diklaim sebagai data resmi.
Karena itu, Achmad mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan digital secara berlapis, termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber serta melakukan audit berkala terhadap sistem informasi.
Baca Juga:Marak Pungli, Bupati Bogor Siapkan Satgas Gabungan Sikat Oknum di Pakansari hingga Tempat WisataIsu Jual Beli Jabatan Melebar, Bupati Bogor Pastikan Proses Internal Bergerak Tanpa Ekspos Publik
Selain aspek teknis, ia juga mengingatkan pentingnya regulasi dan standar operasional yang ketat dalam pengelolaan data kependudukan. Menurutnya, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya digitalisasi layanan publik.