JABAR EKSPRES – Pemerintah pusat sebelumnya menggulirkan wacana pemberlakuan kembali pembelajaran daring bagi siswa sekolah mulai April 2026. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan upaya efisiensi energi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), yang tengah dikaji secara nasional.
Namun, arah kebijakan itu kini berubah. Pemerintah memastikan bahwa proses pembelajaran tetap dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Sektor pendidikan dinilai tetap menjadi prioritas utama, sehingga skema pembelajaran jarak jauh yang sempat mencuat dipastikan batal diterapkan.
Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menegaskan bahwa wacana tersebut belum pernah berstatus sebagai kebijakan resmi. Dengan demikian, aktivitas KBM di seluruh sekolah tetap berjalan normal seperti biasa.
Baca Juga:Stok Energi Nasional Diklaim Tak Terdampak Perang Iran Vs As-Israel, Benarkah?Pengamat Nilai Wacana WFH dan PJJ di Kota Bandung Harus Terukur!
“KBM tetap berjalan, karena baru wacana kebijakan, belum jadi kebijakan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna saat dikonfirmasi Jabar Ekspres melalui pesan WhatsApp, Jumat (27/3/2026).
Terkait alasan pembatalan rencana tersebut, Nana tidak memberikan penjelasan rinci dan menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung ke pemerintah pusat.
“Ditanya ke pemerintah pusat,” ujarnya singkat.
Lebih lanjut, Nana memastikan bahwa tidak ada kebijakan turunan di tingkat daerah yang perlu disosialisasikan kepada sekolah maupun masyarakat. Hal ini karena tidak pernah diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi terkait wacana pembelajaran daring tersebut.
Dengan kepastian ini, kegiatan belajar mengajar di Kota Cimahi tetap berlangsung secara tatap muka tanpa perubahan, sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait potensi perubahan sistem pendidikan dalam waktu dekat.
“Tidak akan mengeluarkan SE, kan pembelajaran masih seperti biasa, seperti sebelum libur sekolah,” tandasnya. (Mong)