JABAR EKSPRES – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menegaskan bahwa kategori anak putus sekolah tidak selalu berarti mereka sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sebagian di antaranya bahkan sempat bersekolah hingga jenjang menengah sebelum akhirnya berhenti karena berbagai faktor.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Juli Suprijadi menjelaskan banyak kasus anak tidak melanjutkan sekolah disebabkan oleh persoalan ekonomi, drop out (DO), maupun masalah sosial lainnya. Seluruh kondisi tersebut telah terdata dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Jadi bukan berarti dia tidak pernah sekolah. Jadi mungkin juga pernah dia sampai SMA kelas dua putus ya karena DO ya, drop out. Mungkin karena ekonomi atau juga karena faktor ya ada apa permasalahan dan sebagainya lah. Nah sehingga data itu masuk semua ke kita,” ujar Juli pada Jabar Ekspres, Rabu (10/2/26).
Baca Juga:Polres Cimahi Temukan Jagung Tak Penuhi Standar Kadar Air dan Aflatoksin di Gudang Bulog Gede BageDi Balik Asap Produksi Rokok RAJ, Harapan Kerja dan Ekspansi dari Cimahi
Menurutnya, penanganan anak putus sekolah tidak bisa dilakukan oleh Disdik semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Nah hal-hal seperti itu yang memang penanganannya perlu lintas sektor juga, tidak bisa hanya di Disdik. Kan Disdik tadi hanya menyiapkan kita punya lembaga PKBM ya, untuk lembaga kesetaraan, baik Paket A, Paket B, Paket C,” jelasnya.
Selain Pendidikan Kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Juli menyebutkan bahwa jalur lain seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang ingin segera bekerja tanpa meninggalkan hak pendidikan.
“Nah yang lainnya juga bisa sebenarnya masuk di LPK, Lembaga Kursus, itu ada juga. Nah, atau juga misalnya mereka mau ingin cepat kerja ya ke LPK misalnya gitu,” katanya.
Namun, ia menilai masih ada pola pikir di masyarakat yang menganggap pendidikan menengah atas tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Hal itu muncul karena adanya contoh individu yang dinilai berhasil meski hanya lulusan SMP.
“Nah itu bisa sebenarnya dihitung, tapi umumnya mungkin masyarakat karena sudah terkooptasi bahwa sudah lulus, kan sekarang jadi banyak contoh juga misalnya lulus SMP juga berhasil gitu ya,” ujarnya.