Pesan ke Pemerintah
Dia menyadari, BPJS milik HH memang ditanggung oleh pemerintah, tetapi sebagai calon pendonor tidak ditanggung.
“Ya kita sebenernya, minta bantuan ke pemerintah BPJS emang bisa si anaknya. Tapi kita sebagai pendonor nggak bisa dicover sama BPJS,” jelas Siti Hanifah.
Bahkan, HH perlu mengonsumsi obat yang satu pilnya berkisar Rp 191 Ribu selama 6 minggu secara rutin. “Kan kita totalin ya. Sampai berapa juta gitu. Ditotalnya ternyata sampai Rp 8.000.000,” jelas dia.
Baca Juga:Masjid Raya Al Jabbar, Ikon Megah Perpaduan Ibadah, Edukasi, dan Wisata Religi di BandungMasjid Raya Al Jabbar, Ikon Megah Perpaduan Ibadah, Edukasi, dan Wisata Religi di Bandung
Ia juga menambagkan, cek lab pertama seharga Rp 1,9 Juta tidak tercover oleh BPJS. Nantinya setelah rutin mengonsumsi obat seharga Rp 191 Ribu itu, perlu dilakukan kembai pemeriksaan lab.
“Terus cek lab pertama nggak dicover BPJS. Harganya Rp1.900.000. Nanti setelah terapi obat itu. Cek lab lagi yang Rp1.900.000. Kalau misalnya masih aktif, berarti lanjut lagi terapi obatnya itu,” pungkasnya. (Reg)