Ribuan Anak Tak Sekolah di Cimahi, Ini Penyebab dan Persoalannya

Ilustrasi: Pelajar SMP berjalan pulang sekolah di Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
Ilustrasi: Pelajar SMP berjalan pulang sekolah. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Ribuan anak usia wajib belajar di Kota Cimahi tercatat dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data yang ada, jumlah ATS di Kota Cimahi diperkirakan mencapai 4.301 anak yang belum mengikuti pendidikan formal karena berbagai faktor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hiklmawati, mengungkapkan kondisi ATS di Kota Cimahi tersebut saat pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Dari total 4.301 ATS, sebanyak 1.524 anak telah terverifikasi, sementara 2.777 anak lainnya masih dalam proses verifikasi.

Dari 1.524 ATS di Kota Cimahi yang telah terverifikasi tersebut, sebanyak 734 anak diketahui masuk dalam program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sementara itu, ribuan data ATS lainnya masih perlu dipastikan kembali status pendidikannya.

Baca Juga:SADESSA Jadi Investasi SDM Desa, Puluhan Mahasiswa Tasikmalaya Dapat Kuliah GratisLUTD Dinilai Bisa Jadi Pintu Masuk Transisi Energi di Jawa Barat

Ike menyebut persoalan ATS tidak seluruhnya menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar tidak mengenyam pendidikan. Salah satu kendala yang ditemukan berkaitan dengan belum terhubungnya sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Education Management Information System (EMIS).

“Salah satu penyebab ATS tinggi adalah antara Dapodik dengan EMIS tidak terkoneksi, sehingga banyak yang sebetulnya pesantren tetapi tercatat tidak bersekolah,” ungkap Ike, Senin (5/10/2026).

Menurut Ike, persoalan sinkronisasi data tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah ATS dalam pendataan. Anak yang sebenarnya mengikuti pendidikan di pesantren berpotensi tetap masuk dalam daftar ATS apabila datanya belum terintegrasi dengan sistem pendidikan yang digunakan pemerintah.

Untuk memastikan angka ATS, Dinas Pendidikan bersama DP3AP2KB, Dinas Sosial, kecamatan, hingga kelurahan terus melakukan proses verifikasi dan validasi. Langkah tersebut dilakukan agar data ATS yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ike menegaskan, persoalan ATS tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sejumlah kategori yang membuat seorang anak masuk dalam daftar ATS.

“Penyebab anak tidak sekolah tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh BPB (Belum Pernah Bersekolah), DO (Drop Out/Putus Sekolah), dan LTM (Lulus Tidak Melanjutkan),” kata Ike.

Dengan demikian, persoalan ATS dinilai membutuhkan pendataan yang lebih akurat serta penanganan berdasarkan kondisi masing-masing anak.

0 Komentar