JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim keberlanjutan pengembangan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) sangat diperlukan.
Menurutnya, GovTech masih sangat diperlukan RI, terutama sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal itu disampaikan Menko Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1).
Keberlanjutan GovTech juga, kata dia, telah dibahas bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya.
Baca Juga:Prabowo Putuskan RI Gabung Board of Peace Meski Tuai Kontroversi, Anggaran Keanggotaan Dibiayai APBN?Bakal Dibahas Februari, Negosiasi Tarif Impor AS Jalan di Tempat?
“Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology, GovTech. Itu menjadi hal yang diperlukan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya, dikutip Jumat (30/1/2026).
Kemudian, politisi Partai Golkar itu juga meyakini bahwa GovTech sangat berpeluang untuk mendongkrak kinerja perdagangan internasional bagi Indonesia. Adapun sejauh ini, kata dia, GovTech telah diterapkan pada sektor logistik.
Airlangga menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah berencana memperluas penerapan government technology tersebut ke berbagai sektor lainnya, salah satunya ekspor dan impor dengan mengintegrasikan data antarnegara.
“Kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka ekspor-impor kita datanya bisa sama,” imbuh Menko.
Ia mengaku optimis dengan penerapan GovTech pada sektor ekspor dan impor melalui mengintegrasikan data antarnegara, mengingat saat ini ASEAN telah memiliki ASEAN Single Window (ASW) yang menghubungkan National Single Windows (NSWs) tiap negara anggota.
Teknologi itu, kata dia, memungkinkan pertukaran serta integrasi data dan informasi secara elektronik. Menurut Airlangga, ASW bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan GovTech.
“Kita di ASEAN sudah punya ASEAN Single Window. Jadi, kita tinggal bikin prototipenya saja,” katanya.
Baca Juga:Inilah Penyebab Utama Banjir dan Longsor di Lereng Gunung SlametKuota BBM Subsidi 2026 Dipangkas, Ini Rinciannya!
DEN mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025. Penerapan GovTech berbasis AI diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi anggaran secara signifikan melalui efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.