JABAR EKSPRES – Negosiasi tarif impor Amerika Serikat (AS) tampaknya hanya jalan di tempat, sebab proses negosiasi yang dicanangkan rampung pada akhir Januari itu kini mundur ke pertengahan Februari 2026.
Agenda pembahasan negosiasi tarif impor AS itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1).
“Mungkin pertengahan Februari. Kemarin update terakhir dari Pak Menko Ekonomi, mungkin di pekan kedua bulan Februari,” ujarnya, dikutip Kamis (29/1/2026).
Baca Juga:Imbas Tarif Impor, AS Bisa Kelola Data Pribadi Warga RI?Tarif Impor AS 1 Agustus Tak Berlaku Bagi RI?
Kendati begitu, Mensesneg Prasetyo mengklaim bahwa pembahasan kebijakan tarif impor yang dikaitkan dengan Presiden Donald Trump itu belum menemui kendala substansial dan masih terus berjalan.
Prasetyo juga menyebut bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum berencana untuk melakukan kunjungan langsung terkait pembahasan negosiasi tarif impor AS itu.
Menurutnya, belum adanya penyesuaian waktu pertemuan tersebut dikarenakan sejumlah hal belum menemukan titik temu dan kedua pihak masih mencari solusinya.
Namun begitu, Mensesneg kembali menegaskan bahwa pergeseran jadwal bukan disebabkan oleh persalan substansi. “Secara substansi insyaallah enggak ada masalah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi di Jakarta, Jumat (14/11/2025), juga menyampaikan bahwa, komunikasi terus berlangsung.
Baik di level working group maupun di tingkat menteri, kata dia, komunikasi terus terjalin guna menyelesaikan negosiasi tarif impor AS.
“Kami dorong (negosiasi) selesai bulan ini, semua tergantung pada fleksibilitas dari Amerika Serikat untuk bisa memahami (kepentingan Indonesia dalam perundingan) ini,” ujarnya.
Baca Juga:Trump Sebut Bebas Akses Mineral RI Imbas Tarif Impor AS 19 Persen, ESDM: Tidak Terlalu Berdampak SihIndonesia Klaim Tak Kena Tambahan Tarif Impor 10 Persen AS Meski Gabung BRIC, Airlangga: Masih Ditunda!
Ia menuturkan, Pemerintah Indonesia menginginkan kesepakatan yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan nasional, terutama dalam penggunaan berbagai istilah yang berpotensi mengikat dan memberatkan bagi Indonesia dalam perjanjian tersebut.
Edi menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mendorong agar perundingan dibangun atas dasar kesepakatan yang saling menguntungkan (mutual benefit).
Ia pun menegaskan bahwa perdagangan antara Indonesia dan AS senantiasa berjalan dengan adil, sehingga Indonesia bukanlah penyebab defisit neraca dagang AS.
Dalam perundingan tersebut, Indonesia secara spesifik membidik tarif yang lebih rendah untuk produk-produk ekspor andalan yang tidak lagi diproduksi secara masif di AS, contohnya pakaian jadi dan sepatu.