JABAR EKSPRES – Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menepis peluang adanya perundingan terkait penjualan Greenland kepada Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Denmark tidak akan membuka dialog yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara.
“Kami tidak memulai negosiasi dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar. Itu tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Rasmussen di Kopenhagen pada Rabu (21/1), seraya menekankan bahwa langkah semacam itu tidak akan pernah terjadi.
Baca Juga:Mantan PM Korea Selatan Han Duck-soo Divonis 23 Tahun Penjara atas Kasus Darurat MiliterPM Kanada Peringatkan Pudarnya Tatanan Global Berbasis Aturan
Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan keinginannya untuk segera memulai negosiasi mengenai pengambilalihan Greenland. Trump berulang kali beralasan bahwa wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark tersebut memiliki posisi strategis yang dinilai penting bagi kepentingan keamanan nasional AS.
Meski demikian, pemerintah Denmark bersama otoritas Greenland secara tegas memperingatkan Washington agar tidak mencoba merebut pulau tersebut. Keduanya menuntut agar Amerika Serikat menghormati kedaulatan dan integritas wilayah mereka.
Diketahui bahwa, Greenland sendiri telah berstatus sebagai wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark sejak 1979. Meski memiliki kewenangan luas dalam urusan domestik, kebijakan pertahanan dan luar negeri tetap berada di tangan Kopenhagen.
Upaya Trump untuk membeli Greenland pernah dilontarkan pada masa jabatan pertamanya pada 2019, namun langsung ditolak dengan alasan bahwa Greenland bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Setelah kembali terpilih pada 2024, Trump kembali mengangkat isu tersebut pada akhir 2025 hingga awal 2026, bahkan dengan tudingan bahwa Denmark tidak mampu melindungi Greenland dari pengaruh Rusia dan China, serta ancaman penggunaan kekuatan militer.
Menanggapi situasi tersebut, Denmark menyatakan kesiapan mempertahankan diri jika terjadi serangan dan membuka kemungkinan mengaktifkan Pasal 5 NATO. Pemerintah Denmark juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk negosiasi penyerahan wilayah.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, meminta masyarakat bersiap menghadapi kondisi darurat dengan menyiapkan stok kebutuhan pokok untuk lima hari, sembari menegaskan bahwa Greenland memilih tetap bersama Denmark daripada berada di bawah kendali Amerika Serikat.
Baca Juga:Langkah Janice Tjen Terhenti di Babak Pertama Ganda Australian OpenAustralia Sahkan UU Baru Perketat Senjata Api dan Perluas Aturan Kejahatan Kebencian
Sementara itu, Perdana Menteri Denmark menggambarkan perkembangan ini sebagai sebuah “momen krusial” bagi keamanan kawasan.