Ia berharap kebijakan zero ODOL yang disiapkan matang dapat menghadirkan sistem logistik nasional yang lebih efisien, aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif. Secara sosial juga demikian, kita berharap ini juga bisa menghadirkan sesuatu yang positif, karena sekali lagi kita tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya,” kata AHY.
Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027.
Baca Juga:Koordinasi Lintas Kementerian, Menhub: 2027 Harus Sudah Zero ODOLWaspadai Efek Pengawasan Truk ODOL, Kemenhub Janjikan Kesejahteraan Pengemudi Angkutan Barang?
Rapat penanganan kendaraan ODOL tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik, hingga sejumlah pihak terkait lainnya.
Diketahui, Menko AHY membawahi lima kementerian, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU); ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; keempat Kementerian Transmigrasi; dan kelima Kementerian Perhubungan.