5. Biaya Implementasi yang BeratRumah sakit besar di kota mungkin mampu membeli perangkat, software, hingga mempekerjakan staf IT. Tapi bagi rumah sakit kecil di daerah, investasi ini terasa sangat berat.
6. Kesenjangan Regulasi dan RealitaMeski regulasi mewajibkan SIMRS, kenyataannya banyak rumah sakit masih kesulitan menerapkannya. Ada jurang antara aturan di atas kertas dengan kondisi lapangan yang penuh keterbatasan.
Menuju Sistem yang Inklusif
Digitalisasi kesehatan memang langkah maju, tetapi tidak boleh melupakan kelompok masyarakat yang paling rentan. Agar SIMRS benar-benar bermanfaat, ada beberapa langkah yang perlu diprioritaskan:
Baca Juga:Legislator NasDem Dorong HJKB 215 Jadi Momentum Perkuat Kualitas Pendidikan di BandungAntrean Riang di SMA Negeri 11 Bandung: Cerita di Balik Program Makan Bergizi Gratis
- Subsidi Infrastruktur IT → Pemerintah harus memastikan akses internet dan perangkat dasar tersedia hingga pelosok.
- Edukasi Literasi Digital → Pasien dan tenaga medis perlu pendampingan agar percaya diri menggunakan sistem baru.
- Pendampingan Lansia → Klinik dan rumah sakit bisa menyiapkan loket khusus atau tenaga pendamping untuk membantu pasien sepuh.
- Monitoring Implementasi → Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi juga mendampingi rumah sakit agar benar-benar bisa menjalankan SIMRS secara efektif.
Penutup
SIMRS adalah simbol modernisasi layanan kesehatan Indonesia. Tetapi tanpa keberpihakan pada daerah pelosok, generasi tua, dan rumah sakit kecil, sistem ini hanya akan jadi janji digitalisasi tanpa manfaat nyata.
Digitalisasi kesehatan haruslah inklusif. Bukan hanya mempermudah mereka yang melek teknologi, tetapi juga memastikan pasien sepuh di desa tetap bisa berkata, “Saya diperiksa dokter,” tanpa terhalang layar ponsel. (*)
*) Mahasiswi Management Universitas Indonesia Membangun.