BANDUNG – Dalam rangka Hari Jadi ke-215 Kota Bandung pada 24 September 2025, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, menegaskan pentingnya penguatan sektor pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Ia berharap momentum ini menjadi titik balik untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Heri menyoroti masih adanya blank spot atau wilayah di Kota Bandung yang belum terjangkau sekolah negeri.
Akibatnya, banyak calon peserta didik tidak tertampung karena ketiadaan fasilitas pendidikan di wilayah domisilinya. “Masih ada sekolah dasar yang terpaksa menumpang di gedung sekolah lain untuk kegiatan belajar mengajar. Ini menunjukkan urgensi pembangunan infrastruktur pendidikan baru,” ujar Heri saat ditemui Jabar Ekspres di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga:Antrean Riang di SMA Negeri 11 Bandung: Cerita di Balik Program Makan Bergizi GratisPoltekpar NHI Bandung Kukuhkan 599 Wisudawan, Siap Pimpin Pariwisata Berkelanjutan
Untuk mengatasi masalah tersebut, Heri mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk membangun sekolah negeri baru guna menampung siswa yang terkendala akses akibat domisili. Dia menekankan bahwa infrastruktur pendidikan yang memadai adalah kunci agar semua anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan layak, sesuai amanat konstitusi.
Menyinggung siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dari keluarga kurang mampu, Heri mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki program penempatan siswa RMP ke sekolah swasta. “Pemerintah akan menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, buku, hingga biaya pendidikan lainnya,” jelasnya.
Program ini, menurut Heri, tidak hanya memastikan akses pendidikan bagi siswa RMP, tetapi juga membantu sekolah swasta mengatasi kekurangan murid sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Ia mengelompokkan sekolah swasta di Bandung ke dalam tiga kategori. Untuk kategori A, sekolah swasta yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tidak menampung siswa RMP.
Sementara untuk kategori B, sekolah swasta yang tidak menerima BOS, tetapi bersedia menampung siswa RMP. Untuk kategori C, sekolah swasta yang menerima dana BOS dan bersedia menampung siswa RMP.
“Siswa RMP akan diprioritaskan untuk ditempatkan di sekolah swasta kategori C. Namun, program ini masih dalam tahap kajian bersama para ahli untuk merumuskan formula yang paling tepat,” terang politisi Partai NasDem ini.