Kasus-kasus tersebut, ditambah maraknya laporan keracunan MBG di berbagai daerah di Indonesia, disebut Jenal sebagi sebuah alarm bagi pemerintah daerah age melakukan pengawasan lebih ketat.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bogor pun kini tidak hanya fokus pada distribusi dan kualitas gizi, tetapi juga meminta sinkronisasi data penerima MBG untuk memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran benar-benar terlayani. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada siswa mengenai menu harian yang disediakan.
“Minimal guru atau SPPG menyampaikan ke murid, besok akan ada menu ini dan itu. Jadi anak-anak tahu menu makanannya sekaligus mendapat edukasi tentang gizi,” katanya.
Baca Juga:FIFA Tegaskan Tak Ada Rencana Tambah Jumlah Tim di Piala Dunia 2030Timnas Indonesia Umumkan Skuad untuk Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Tak Ada Nama Hilgers dan Marselino!
Ia menambahkan, program MBG ini pun bukan hanya mengenai pemenuhan gizi anak, tetapi juga memiliki dampak luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja sekitar 50 karyawan per dapur, hingga pengelolaan limbah makanan.
Seluruh upaya tersebut pun terus dilakukan demi memastikan program strategis dari pemerintah pusat ini berjalan sesuai tujuan.
“Walaupun Pemkot tidak punya kewenangan penuh karena ini program pusat, kami tentunya tetap harus hadir mengawasi. Tanggung jawab kami adalah melindungi anak-anak kami dan memastikan mereka mendapat gizi yang seimbang, serta program bagus ini terlaksana dengan baik,” tuturnya.