JABAR EKSPRES – Revitaliasasi Setu Gunung Putri, Kabupaten Bogor, masih menunggu kepastian dari pemerintah.
Kepala Desa Gunung Putri, Daman Hurib menyebut, pihaknya sudah berusaha menyurati pemerintah sejak lima tahun lalu, namun tidak membuahkan hasil.
“Sudah sejak 2020 kami bersurat ke Pemkab (Bogor) , Pemprov (Jabar), hingga Kementerian PUPR. Tapi tidak ada tindak lanjut. Hanya pemeliharaan dan pembersihan eceng gondok. Itu tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya, Jumat (18/7).
Baca Juga:UNIBI Buat Film Dokumenter “Usik Sanyiru Padanan”, Lestarikan Warian Budaya Lokal dengan DigitalisasiDesak Bulog Serap Tambahan Satu Juta Ton Beras, Ini Alasan Zulhas!
Menurutnya, Setu Gunung Putri ini tidak segera dilakukan revitalisasi, maka tak menutup kemungkinan akan menyebabkan banjir yang berdampak ke Desa Puspasari, dan Kelurahan Puspanegara.
Untuk itu, kata dia, hanya dengan pengerukan total maka banjir akibat luapan air dari Setu Gunung Putri bisa dicegah.
Ia menyebut kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan, dengan kedalaman Setu yang hanya tinggal satu hingga dua meter saja. Beberapa akses warga pun sempat terputus akibat banjir.
“Kalau dibuka pintu airnya secara besar, maka akan mengakibatkan banjir di Desa Karanggan. Ini sudah urgent. Kalau tidak dikeruk, tiga desa bisa jadi korban lagi,” jelasnya.
Ironisnya, kata Daman, baru hari ini pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat datang untuk melihat langsung kondisi Setu dan melakukan pengukuran.
Dia berharap hal tersebut menjadi awal dari proses revitalisasi yang sesungguhnya.
“Baru hari ini SDA Provinsi Jabar melihat langsung. Mudah-mudahan ada rekomendasi ke Gubernur untuk pengerukan tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga:Pria di Baleendah Tewas Dikeroyok, Polisi Lakukan EkshumasiBerjalan Dua Bulan, Nilai BSU Tembus Rp6,88 Triliun!
Setu Gunung Putri kini tidak hanya menyusut, tapi juga dipenuhi lumpur dan eceng gondok. Daman menyebut, kondisi itu makin parah akibat gugatan dari pihak swasta yang menyebabkan penyempitan wilayah setu.
“Setu yang dulunya luas sekarang jadi sempit. Kalau tidak diurus, ini lama-lama jadi daratan,” katanya.
Daman juga menilai ketidaktegasan pengelolaan aset antar instansi membuat pemerintah daerah seperti dilempar-lempar tanggung jawab.
Ia pun mendesak agar ada perubahan regulasi, agar aset seperti Setu Gunung Putri bisa diserahkan ke Pemkab Bogor yang dinilai lebih responsif.
“Daripada kami diping-pong terus, lebih baik diserahkan ke Kabupaten Bogor. Kalau tidak bisa dan tidak sanggup, harus ada perubahan kebijakan,” ucapnya.