JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari turut bersuara terkait rencana penambahan rombongan belajar (rombel). Guru bisa kewalahan dan sekolah swasta makin tidak mendapat siswa.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menguraikan, soal jumlah rombel ideal itu sudah ada payung hukumnya, salah satunya Permendikbud 47 Tahun 2023.
Menurut Zaini, ide menambah rombel menjadi 50 siswa itu bakal menjadi terbesar dalam sejarah. “Sejak orde baru kan ini jadi terbesar. Kalau dulu kan ada paling 44-45, ” cetusnya.
Baca Juga:Memanas! Konflik Bandung Zoo Berujung Laporan Polisi, Kubu Lama Dituding Rusak FasilitasTeror Geng Motor di Cimahi, Polisi Berlakukan Jam Malam!
Zaini melanjutkan, penambahan rombel itu juga bakal memberikan beberapa dampak sistemik. Pertama adalah dari sisi kapasitas guru.
Kemampuan guru mengajar itu juga telah diukur. Makanya ada dibilang angka 36 siswa itu yang paling tepat.
Kalau siswa ditambah, tentu akan berdampak pada proses pembelajaran. Penerimaan materi oleh siswa bisa menurun karena siswa terlalu banyak. “Pendidik atau guru akan kewalahan, ” ucapnya.
Persoalan itu perlu dipertimbangkan. Karena pendidikan bukan hanya soal menampung siswa tapi juga bagaimana kualitas siswa yang dihasilkan.
Zaini melanjutkan, dampak berikutnya adalah soal disparitas. Kaitannya dengan penerapan siswa. Khususnya ke sekolah – sekolah swasta di Jabar.
Selama ini sekolah swasta mengeluhkan kekurangan siswa. Karena siswa didik banyak terserap di sekolah negeri.
Penambahan rombel ini tentu bakal makin menyulitkan sekolah swasta. Karena jumlah penyerapan siswa di negeri bertambah. Buntutnya siswa yang mendaftar ke swasta makin berkurang.
Baca Juga:Indonesia-Prancis Jajaki Co-Production Film, Dorong Industri Kreatif Tembus Pasar GlobalBSU Jadi Sorotan, Ada yang Dapat Bantuan Padahal Tak Terdaftar BPJS
“Tidak hanya murid yang berkurang, guru kalau gak ada muridnya mau ngapain. Penjaga sekolah, tenaga administrasi sekolah, itu kan berangsur dampaknya, ” cetusnya.
Di sisi lain, suara penolakan itu juga telah disampaikan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar. Pihaknya juga telah menyampaikan surat terbuka penolakan. Bahkan surat terbuka itu juga langsung ditujukan ke Presiden. (son)