JABAR EKSPRES – Bandung, kota metropolitan yang selama ini dikenal dengan kreativitas anak mudanya, pesona kuliner, dan geliat pariwisata, kini menghadapi situasi krusial dalam sektor ketenagakerjaan.
Di balik gemerlap jalan Braga dan padatnya kafe di Dago, ratusan ribu warga Kota Bandung masih bergulat dengan satu kenyataan pahit, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota ini berada di angka 7,40 persen, atau sekitar 100.300 jiwa dari total 1.354.900 angkatan kerja. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Baca Juga:Bandung Barat 18 Tahun, Jeje Ritchie: Arah Baru, Semangat LamaAdhitia Yudistira Ancam Bongkar Bangunan Liar di Bantaran Sungai Cigugur yang Kembali Kotor
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Andri Darusman bahkan menyampaikan bahwa angka tersebut belum mencakup korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi.
“Sampai Mei 2024, terdata 941 orang warga Kota Bandung di-PHK. Dan ini belum termasuk lulusan SMA, SMK yang tidak melanjutkan kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan,” kata Andri, kepada awak media beberapa waktu lalu.
Bila dilihat dari tren lima tahun terakhir, fluktuasi jumlah angkatan kerja menunjukkan dinamika ekonomi kota yang sangat dipengaruhi pandemi, pemulihan pasca-COVID-19, dan perubahan struktur ekonomi.
Data BPS menunjukkan tren jumlah angkatan kerja Kota Bandung selama lima tahun terakhir sebagai berikut: 2020 1.314.930 jiwa, 2021 1.339.130 jiwa, 2022 1.435.640 jiwa, 2023 1.318.900 jiwa, 2024 1.354.900 jiwa.
Tahun 2022 mencatat jumlah tertinggi angkatan kerja dalam lima tahun terakhir, namun angka itu anjlok pada 2023. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan, meski belum kembali ke level tertinggi.
Hal ini mengindikasikan adanya kejenuhan pasar tenaga kerja, penurunan sektor informal, serta tekanan besar di kalangan lulusan muda.
Angka pengangguran resmi memang besar, tapi persoalan sebenarnya lebih dalam. BPS tidak memiliki kategori khusus untuk pengangguran akibat PHK, yang sejatinya terus bertambah. Namun Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung mencatat lewat kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga:Memanas! Kuasa Hukum Ridwan Kamil Gugat Balik Lisa Mariana Rp100 MiliarDebut Xabi Alonso di Real Madrid Gagal Total? Permainan Lesu Bikin Frustrasi!
“Itu kan kelihatan karena kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan tunjangan kehilangan pekerjaan. Mereka ada bantuan juga, 60% dari penghasilannya,” ujar Andri.
Namun kenyataannya, tidak semua korban PHK memahami hak tersebut. Sebagian besar pekerja di sektor informal atau UMKM bahkan tidak tercatat sebagai peserta BPJS, menjadikan mereka ‘invisible’ dalam sistem perlindungan sosial.