JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali jadi sorotan publik usai meluncurkan sejumlah kebijakan kontroversial terkait pelajar. Setelah sebelumnya menerbitkan aturan jam malam, kini KDM melarang siswa menggunakan sepeda motor dan mengimbau mereka berjalan kaki ke sekolah.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.04/KESRA tentang Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Selain larangan berkendara, edaran itu juga mencakup pelarangan wisuda sekolah, kegiatan study tour, hingga pengiriman pelajar dengan catatan kedisiplinan ke barak militer.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menilai, semangat perubahan yang dibawa KDM patut diapresiasi, namun harus disertai dengan kebijakan pendukung yang konkret.
Baca Juga:Bongkar Atensi Dewan dalam Proyek CCTV Bandung, JPU KPK Cecar Yudi CahyadiDari Jam Masuk Pagi, Sekolah Swasta Gratis hingga Aturan HP, Ini Terobosan Pendidikan Pemkot Bandung
“Memang KDM sedang semangat-semangatnya melakukan gebrakan. Tapi jangan sampai tidak terpantau atau tidak terealisasi maksimal,” ujar Djoko kepada Jabar Ekspres, Selasa (3/6).
Djoko menyarankan agar Pemprov Jabar turut membenahi transportasi umum sebagai solusi alternatif yang ideal bagi pelajar. Daripada mengharuskan siswa berjalan kaki, menurutnya, pemerintah sebaiknya menghadirkan program angkot gratis untuk pelajar.
“Kenapa tidak sekalian saja buat program antar-jemput pelajar pakai angkot? Bisa digratiskan, dengan memberi insentif kepada sopir angkot, minimal untuk biaya bahan bakar,” katanya.
Djoko menilai, skema ini akan berdampak ganda. Selain memudahkan pelajar, juga menghidupkan kembali moda transportasi angkot yang saat ini mulai ditinggalkan. Bahkan, ia menyarankan agar para sopir angkot diberi seragam resmi sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran mereka.
Tak hanya soal transportasi, Djoko juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur pendukung, seperti trotoar, jika memang kebijakan berjalan kaki tetap ingin diberlakukan.
“Kalau anak dilarang bawa motor, maka pemerintah harus pastikan angkotnya tersedia dan gratis, jalurnya aman dan layak, trotoarnya juga harus dibenahi. Bahkan kalau perlu, buat jalur khusus anak sekolah pada jam tertentu,” tambahnya.
Ia menutup dengan mengingatkan agar kendaraan yang digunakan dalam program angkot pelajar benar-benar layak pakai. “Jangan sampai justru membahayakan. Pemerintah harus benahi angkot lokal, dan kalau memungkinkan, alokasikan anggaran untuk memperbarui armada,” pungkas Djoko. (Yanuar Baswata).