JABAR EKSPRES – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cimahi terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain jumlahnya yang diperkirakan mencapai ribuan, Satpol PP Kota Cimahi mengungkap fakta menarik bahwa banyak PKL yang beraktivitas di sejumlah titik di Kota Cimahi ternyata bukan merupakan warga asli Cimahi.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Mokhamad Syamsul Maarif, menyebut jumlah PKL di Kota Cimahi secara kasar diperkirakan berada di kisaran 6.000 hingga 7.000 orang. Namun, angka tersebut belum bisa disebut sebagai jumlah pasti. Pasalnya, hingga saat ini belum ada pendataan menyeluruh terhadap seluruh PKL yang beraktivitas di wilayah Kota Cimahi.
Syamsul mengatakan, pertumbuhan jumlah PKL semakin terlihat di sejumlah kawasan yang tidak terpantau secara langsung maupun lokasi yang minim laporan dari masyarakat.
Baca Juga:Begini Kronologis Penyiksaan Handi di Sumedang, Korban Sempat Disekap di Sekre FKPPIÂ Eduwisata Dikembangkan di Kebun Raya Bogor, Pengunjung Belajar soal Tumbuhan
Beberapa titik yang menjadi perhatian Satpol PP antara lain kawasan Cimindi, Jalan Mahar Martanegara, depan RSUD Cibabat, depan RS Mitra Kasih, kawasan Rumah Sakit Kasih Bunda, Borma Kerkof hingga sepanjang Jalan Kerkof, Jalan Melong Raya dan kawasan sekitar Alun-alun Cimahi.
Khusus di kawasan Alun-alun Cimahi, masih ditemukan sejumlah PKL yang berjualan di lokasi yang tidak semestinya. Padahal, pemerintah telah menyediakan tempat bagi pedagang untuk berjualan di kawasan Karmita.
“Masih ada yang berjualan di Jalan Kolonel Masturi, padahal sudah ditempatkan di wilayah Karmita,” ujar Syamsul kepada Jabar Ekspres, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, sejumlah lokasi tersebut menjadi titik rawan karena memiliki aktivitas lalu lintas yang cukup padat. Tidak hanya kendaraan, mobilitas pejalan kaki di kawasan tersebut juga tinggi. Penertiban pun dilakukan secara bertahap. Syamsul mengakui keterbatasan personel serta sarana dan prasarana membuat Satpol PP tidak dapat menertibkan seluruh titik secara bersamaan.
“Kita lakukan step by step. Masyarakat dimohon bersabar karena dengan keterbatasan yang ada, kami tidak bisa melakukan penertiban sekaligus,” katanya.
Meski begitu, Syamsul memastikan penegakan aturan terhadap PKL akan terus dilakukan. Menurutnya, hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, ketenteraman dan keamanan di ruang publik juga harus menjadi perhatian pemerintah.